KPK: Ilham Habibie Bakal Didalami soal Penjualan Mobil Mercy ke Ridwan Kamil

KPK berencana memanggil putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, untuk dimintai keterangan soal penjualan mobil Mercedes Benz (Mercy) ke eks Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (RK).

Adapun mobil Mercy tersebut telah disita oleh KPK terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

"Nah yang ingin didalami benar apa yang disampaikan (penjualan mobil Mercy ke RK)," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Senin (25/8).

Asep menjelaskan, mobil Mercy yang dibeli RK dari Ilham itu masih atas nama BJ Habibie.

"Tapi yang menjadikan bernilai, kalau tidak salah STNK-nya masih STNK atas nama papanya ya," ujar Asep.

Adapun Ilham sedianya dimintai keterangan pada Jumat (22/8) kemarin. Namun Ilham tak hadir dengan alasan adanya agenda lain yang terjadwal lebih dulu.

"Tidak hadir, suratnya sudah ada kepada kami yang bersangkutan kalau tidak salah ada acara di Malaysia. Sehingga minta untuk dijadwal ulang," jelas Asep.

Belum ada keterangan dari Ilham Habibie terkait panggilan pemeriksaan dan materi yang akan didalami tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka, yakni:

Kasus ini terkait dengan dugaan korupsi penempatan iklan BJB di media pada 2021-2023. Diduga ada kongkalikong dari pihak BJB dengan agensi iklan untuk mengakali pengadaan iklan tersebut.

Dari sekitar Rp 300 miliar yang dianggarkan, diduga hanya Rp 100 miliar yang benar-benar dipakai untuk iklan di media.

Terdapat selisih Rp 222 miliar yang kemudian fiktif. Dana tersebut diduga kemudian digunakan pihak BJB untuk memenuhi kebutuhan dana non-bujeter.

KPK tengah mendalami sosok penggagas dana non bujeter itu, termasuk soal peruntukannya. Aliran dana non bujeter itu pun tengah ditelusuri.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil serta kantor pusat BJB. Ridwan Kamil mengaku kooperatif dengan proses yang dilakukan KPK.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Kelima tersangka sudah dicegah ke luar negeri tetapi belum ditahan.

Belum ada keterangan dari kelima tersangka mengenai perkara yang menjeratnya.