Koalisi Cek Fakta Minta Masyarakat Kritis Menyikapi Disinformasi soal Demonstrasi

KOALISI Cek Fakta meminta masyarakat selalu berhati-hati saat menerima informasi. Khususnya di tengah gelombang demonstrasi yang juga disertai berbagai kabar yang berseliweran, baik benar maupun bohong.

Koalisi Cek Fakta menemukan banyak konten yang belum terverifikasi kebenarannya yang menyoroti protes di Indonesia pada akhir Agustus 2025. Maka dari itu, mereka meminta masyarakat untuk tetap kritis.

"Jangan sampai terjebak mengamplifikasi propaganda hingga informasi yang mengedepankan ketakutan," kata perwakilan koalisi, Bayu Wardhana, dalam keterangan tertulis pada Kamis, 4 September 2025.

Beberapa konten yang diragukan kebenarannya, termasuk soal protes yang didalangi pihak asing, seperti George Soros dan National Endowment for Democracy (NED). Menurut temuan Cek Fakta, konten atau pemberitaan yang beredar itu mengutip laporan progandis Rusia, Angelo Guiliano yang diterbitkan media Rusia Sputnik bertajuk “Soros, NED Could Be Behind Indonesian Protests” pada 31 Agustus 2025.

Koalisi Cek Fakta menilai penyebaran informasi seperti di atas berpotensi memperkeruh ekosistem informasi di Indonesia. "Tuduhan bahwa oposisi atau aksi protes massa digerakkan oleh barat seperti di atas kerap dimainkan oleh pemerintah Rusia," kata Bayu.

Cek Fakta juga meminta media massa agar berhati-hati memuat informasi dari sumber yang tidak bisa diverifikasi dan dikonfirmasi. "Terlebih di saat misinformasi dan disinformasi marak beredar di masyarakat," ucap Bayu.

Hingga Rabu, 3 September 2025, Koalisi Cek Fakta menemukan setidaknya 20 ragam misinformasi dan disinformasi sejak rentetan aksi protes pada 25 Agustus 2025 lalu. Informasi palsu itu sebagian besar dikaitkan dengan aksi protes dan berkembang menjadi penyebaran ketakutan.

Kabar yang menyebarkan ketakutan itu termasuk imbauan jangan keluar malam, pembatasan aktivitas di jalanan, penempatan penembak jitu, pembakaran bangunan, pembatasan penarikan uang di bank, penyerangan kantor polisi, penjarahan, dan lain sebagainya. 

"Di luar itu, kami juga memantau berkembangnya narasi propaganda yang berupaya mendelegitimasi aksi protes sepanjang akhir Agustus hingga September 2025," kata Bayu.

Rangkaian demonstrasi di Jakarta dan berbagai wilayah lain di Tanah Air terus berlanjut sejak digelar pada Senin, 25 Agustus pekan lalu. Kala itu, demonstran menuntut pembatalan tunjangan fantastis anggota Dewan yang dinilai tak sejalan dengan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.

Eskalasi demonstrasi kian membesar manakala kendaraan taktis milik Korps Brigade Mobil Polri melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Setidaknya 10 orang tewas dalam demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota hingga awal September.

Pada Ahad, 31 Agustus lalu, Prabowo setelah bertemu dengan para ketua umum partai dan pimpinan lembaga legislatif memutuskan untuk mencabut tunjangan perumahan bagi anggota Dewan dan memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.