Kena Warning Keras Titiek Soal Beras Bulog, Ini Kata Bos Badan Pangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengaku telah meminta Perum Bulog segera menyalurkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang BUMN Pangan itu.

Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Dalam rapat itu, Ketua Komisi IV DOR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta Bapanas mempercepat penyaluran stok beras Bulog.

Titiek bahkan dengan keras mengingatkan, Bapanas memiliki wewenang. Dia mengkritik Kepala Bapanas agar tidak hanya bilang "mengusulkan". 

"Ya nanti tanya sama Bulog ya. Saya sih sudah minta Bulog untuk mempercepat. Ini mesti bagi-bagi tugas nih. Tadi di dalam (ruang rapat bersama Komisi IV DPR RI) sudah ditanya. Teknisnya bisa tanyakan ke Bulog, tapi kita (dari Bapanas) sudah minta dorong terus," kata Arief menjelaskan apa yang jadi hambatan penyaluran beras Bulog. 

Arief menjelaskan, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bapanas adalah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk penyaluran beras SPHP.

"Kan yang kita siapin, anggarannya sudah ada, Rp1,3 triliun untuk SPHP sudah ada. Kan kita siapin. Jadi masing-masing nanti (bisa ditanyakan) ke Bulog. Karena kita udah minta," ucap dia.

Arief menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk distribusi beras melalui program bantuan pangan dan SPHP. Dalam dua bulan terakhir, Bulog tercatat sudah menyalurkan 360 ribu ton beras bantuan pangan serta 120 ribu ton beras SPHP.

"Sekarang masih terus dijalani terus. Dalam dua bulan, 360 ribu tambah 120 ribu itu kencang nggak? Itu banyak sekali loh," ujar Arief.

Perubahan Mekanisme Program SPHP Beras

Ia menambahkan, penyaluran beras SPHP kini menyasar langsung ke ritel, BUMN pangan, hingga jaringan ritel modern di seluruh wilayah Indonesia. Pola distribusi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau dulu 50 kg itu dilepas (ke penggilingan), sudah nanti penggiling padinya yang mengemas. Ya pasti kecepatannya berbeda. Nah sekarang tugas kita ya udah menggunakan fasilitas yang ada kita percepat," jelasnya.

Perubahan mekanisme ini, kata Arief, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai penyaluran melalui penggilingan beras berpotensi menimbulkan fraud atau kecurangan.

Saat ini, kemampuan produksi SPHP oleh Bulog berada di kisaran 5.500-6.000 ton per hari dengan kemasan 5 kg. Jumlah itu masih di bawah target yang ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yakni 10 ribu ton per hari.

"Kamu kalau tadinya nggak memproduksi, terus habis itu disuruh memproduksi, seberapa cepat menghidupkan kembali mesin, itu lama. Walaupun ini sudah termasuk luar biasa kan?" kata Arief.

Ia juga menggambarkan betapa masifnya distribusi beras yang telah dilakukan. "Kalau kamu mengeluarkan 120 ribu ton beras, itu berapa truk? Itu banyak sekali. 120 ribu ton coba aja dibagi 10, itu ada 12 ribu truk dalam dua bulan (untuk menyalurkan beras SPHP)," ujarnya.

Antisipasi Beras Rusak

Adapun pernyataan Titiek ini ditegaskan untuk menghindari kerugian besar hanya karena cadangan beras yang disimpan terlalu lama di gudang.

"Tolong ini dikoordinasikan, jangan lah kita simpan hanya untuk supaya kita bisa cadangan beras yang tahun ini, tapi kita harus buang beras. Bapak jangan bilang mengusulkan mengusulkan bapak punya wewenang," kata Titiek.

"Saya sudah berulang kali dari bulan Februari stok beras di Bulog harus berputar, jangan disimpan apalagi lebih dari 1 tahun. Kalau nanti harus di-scrap kan kita rugi, 100 ribu ton beras aja (yang rusak) kita rugi Rp1,2 triliun," tukasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono juga mempertanyakan hal serupa.

"Cadangan beras Bulog akan dipercepat, ini sudah kedua sampai ketiga kali. Dan tadi disampaikan sampai ditahan dan umurnya lebih setahun 100 ribu ton beras di Bulog potensi kerugian Rp1,2 triliun," cetusnya

"Kalimat dipercepat kapan? Siapa yang menahan keputusan dan bapak? saya kepala Bapanas saya perintahkan untuk dikeluarkan, siapa yang menahan itu? saya harap Kepala Bapanas menghindari kerugian Rp1,2 triliun," ujar Riyono.

Merespons hal itu, Arief Prasetyo Adi menegaskan, dalam dua bulan terakhir penyaluran beras Bulog sudah berjalan melalui bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Artinya ada percepatan karena anggaran kita baru keluar bulan Juli. Makanya saya sampaikan mudah-mudahan 2026 tidak seperti ini, karena setiap mau melakukan action harus mengajukan lagi, menunggu lagi," jelas Arief.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Banjir Beras dari Jawa Barat, Bulog Sudah Numpuk Total Segini