Kaltim Wajibkan Dosen dan Pejabat S2 Lanjutkan Studi S3, Program Gratispol Diperluas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas'ud (Harum), kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) di "Benua Etam". Melalui inovasi strategis, ia mewajibkan seluruh dosen dan pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan studi hingga jenjang doktoral (S3).

Gagasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Harum saat bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, di Jakarta pada Selasa (29/7/2025).

"Semua dosen di Kaltim nantinya wajib mengikuti Program S3," tuturnya Gubernur Harum.

Menurutnya, langkah ini akan secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

Program Gratispol, yang selama ini dikenal sebagai program beasiswa dari jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi, kini diperluas untuk membiayai studi lanjut hingga S3, termasuk untuk para pejabat eselon 2. Terobosan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur.

Tak berhenti sampai di situ, Gubernur Harum juga menggagas kerja sama dengan sejumlah universitas yang memiliki fakultas kedokteran. Melalui kerja sama ini, para calon dokter bisa menjalani praktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaltim dengan komitmen untuk kembali mengabdi di daerah tersebut setelah lulus.

Menteri Brian Yuliarto menyambut baik terobosan yang dilakukan Kaltim. "Kaltim akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang semua dosennya bergelar doktor. Ini sangat luar biasa," puji Menteri Brian.

Ia memastikan kementeriannya akan mendukung penuh implementasi Program Gratispol dengan menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi ternama, baik di dalam maupun luar negeri.

"Dengan program ini, saya yakin Kaltim akan menjadi provinsi yang maju dan membanggakan," tutupnya.