Kader Dasawisma Sambut Baik Kabar Kenaikan Honorarium

INFO NASIONAL – Di permukiman padat Jakarta Barat, belakang Menara Peninsula Hotel, Faizah sibuk merapikan tumpukan kertas berisi data warga. Ibu rumah tangga yang juga bekerja serabutan itu sudah bertahun-tahun menjadi kader Dasawisma.

Kepada Tempo, Faizah mengaku sedang menanti honorarium cair awal September 2025 ini. Beredar kabar kenaikan honorarium kader Dasawisma menjadi Rp 750 ribu per bulan. “Masih menunggu, biasanya transferan turun setelah tanggal 5,” ucapnya.

Penambahan honorarium menjadi angin segar bagi Faizah, karena ada kenaikan sebesar Rp 250 ribu dari kebijakan yang berlaku sebelumnya. Angka itu dapat lebih membantu memenuhi belanja harian untuk rumah tangga. “Alhamdulillah, pasti sangat membantu. Soalnya pekerjaan kami ini bukan main, mendata warga satu per satu,” kata dia.

Mendata warga bukan perkara mudah. Ada saja yang heran mengapa dasawisma kerap datang meminta data. Padahal, kata Faizah, pendataan harus rutin dilakukan tiap tahun agar catatan warga tetap termutakhir sehingga bantuan lebih tepat sasaran.

Ia menuturkan tugas utama kader Dasawisma antara lain, mengumpulkan dan melaporkan data warga. Mulai dari catatan kelahiran, kematian, hingga perpindahan penduduk. Data itu digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial, Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga program kesehatan.

Selain pendataan, kader Dasawisma juga menyampaikan informasi program pemerintah dan PKK kepada warga. Mereka kerap menjadi penghubung utama masyarakat dengan kebijakan pemerintah, khususnya menyangkut kesehatan, lingkungan, dan keluarga.

Para kader pun ikut mendorong pelayanan kesehatan dasar seperti posyandu, pemantauan balita, dan penyuluhan kesehatan ibu. Laporan bulanan mereka menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan.

Tugas berat Dasawisma di bidang kesehatan diakui Natalia, kader dari RT 02 RW 06 Utan Kayu, Jakarta Timur. “Saat ini Pemerintah (Provinsi) meluncurkan program Pasukan Putih yang bertugas mengunjungi lansia atau orang sakit berat dan nggak bisa ke puskesmas. Nah, saya kebagian tugas untuk mendata. Di RT saya ada satu yang perlu dibantu. Bukan cuma mencatat, saya juga harus sering mengunjungi,” tuturnya.

Warga lansia yang ia kunjungi tidak bisa bangun dari tempat tidur. Makan dan minum harus menggunakan selang nasogastrik yang disebut sonde, dan kini hanya satu anak yang menemani semenjak keluarga itu tidak bisa lagi membayar perawat.

“Setelah saya data dan ikut membantu kebutuhan keluarga itu, saya lapor ke kelurahan dan puskesmas agar segera dikunjungi Pasukan Putih,” ucap Natalia. “Jadi, tugas kami memang banyak. Terkadang sampai begadang untuk mencatat data warga, barus bisa tidur setelah subuh,” imbuhnya.

Musabab itulah, ia sangat bersyukur ketika mendengar kabar kenaikan honorarium. “Harapannya bisa lebih dari 1 juta rupiah,” selorohnya. “Tapi ini pun bersyukur sudah diperhatikan sama Pak Gubernur akhirnya ada kenaikan.”

Kabar kenaikan honorarium Dasawisma diembuskan Gubernur Pramono sejak Juli lalu. Pemprov menetapkan peningkatan biaya operasional bulanan bagi koordinator kelompok Dasawisma, dari semula Rp 500 ribu per bulan menjadi Rp 750 ribu per bulan mulai 1 September 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 497 Tahun 2025.

Alasan kenaikan honorarium, menurut Pramono, sebagai apresiasi karena kader Dasawisma telah bekerja nyata menjadi pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

”Ibu-ibu Dasawisma ini adalah ujung tombak utama, terutama bagi Pemprov DKI Jakarta, karena mereka tahu apa yang terjadi secara riil di masyarakat, serta kebutuhan utama masyarakat yang menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan,” ujarnya pada Juli silam.

Pramono menegaskan, penambahan biaya operasional ini merupakan bagian dari program Quick Wins dalam 100 hari pertama masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Langkah tersebut untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mengapresiasi kerja keras para kader di lapangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah, turut menegaskan bahwa kenaikan honorarium memang menjadi salah satu fokus program Quick Wins Gubernur Pramono.

Menurut Iin, berkat kerja para kader, data kependudukan dari sekitar tujuh juta jiwa warga Jakarta berhasil dihimpun. Catatan itu menjadi bekal penting bagi Pemprov untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ia menyebut, kader Dasawisma kini menjangkau 94 persen RT di seluruh pelosok Jakarta.

Data yang dikumpulkan mencakup 99,8 persen bangunan, 97,8 persen rumah tangga, 97,8 persen keluarga, 98,3 persen individu, serta 35,4 persen status rumah layak huni. Selain itu, terdapat indikator penting lain seperti data keluarga berencana dan kondisi sosial warga. “Kader Dasawisma telah banyak berperan dalam pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta hingga saat ini,” kata Iin. (*)