Jawa Barat Jadi Wilayah Tertinggi Penerima Bansos yang Main Judol

PROVINSI Jawa Barat menjadi wilayah tertinggi yang teridentifikasi penerima bantuan sosial (bansos) yang bermain judi online (judol) selama semester pertama 2025. Data itu diungkap Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Jawa Barat ada 49.431 orang pemain judi online dengan transaksi senilai Rp 199 miliar,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan terbatas dengan Ketua PPATK di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan setelah Jawa Barat, provinsi lain yang juga banyak terlibat judol adalah Jawa Tengah yakni sebanyak 18.363 penerima dengan nilai transaksi Rp 83 miliar. Adapun Jawa Timur yakni 9.771 penerima bansos main judol dengan nilai transaksi Rp 53 miliar.

Wilayah lainnya seperti Provinsi Jakarta sebanyak 7.717 orang dengan nilai Rp 36 miliar, Banten sebanyak 5.317 orang dengan nilai Rp 25 miliar, dan Lampung sebanyak 5.039 orang dengan nilai Rp 18 miliar.

Sementara pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah tertinggi dengan 5.497 orang dengan nilai transaksi Rp 22 miliar, diikuti oleh Kota Surabaya sebanyak 1.816 orang dengan nilai transaksi Rp 9 miliar, dan Jakarta Pusat sebanyak 1.754 orang dengan nilai transaksi Rp 9 miliar.

Secara keseluruhan, kata dia, dari hasil penelusuran rekening penerima bansos oleh PPATK terdapat 132.557 yang teridentifikasi melakukan transaksi judi online selama semester pertama 2025 dengan total nominal transaksi mencapai Rp 542,5 miliar.

Adapun transaksi terbanyak dilakukan melalui dompet digital Dana sebanyak 303.124 kali, disusul BCA (52.727), BRI (12.993), BNI (4.320), dan Mandiri (2.788).

“Ini menunjukkan pola yang perlu kita waspadai. Kita ingin bantuannya tepat sasaran, bukan diselewengkan untuk judi,” kata Mensos Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo.

Kementerian Sosial saat ini sedang melakukan verifikasi dan pemadanan data lanjutan rekening penerima manfaat agar bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran.

"Sisa ada 375 ribu-an, ya, mereka masih menerima bansos triwulan pertama dan kedua, tetapi dengan adanya temuan PPATK maka akan kita evaluasi apakah mereka masih layak untuk penyaluran triwulan ketiga nanti," kata Mensos Saifullah Yusuf.