Isu Munaslub Golkar Sinyal Retaknya Dukungan untuk Bahlil

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kiri) berbincang dengan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur Rudy Mas'ud (kanan) saat pembukaan Musyawarah Daerah ke-XI Partai Golkar(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/bar)

ISU Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kembali mencuat di tubuh Partai Golkar. Wacana itu dinilai sebuah upaya melengserkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia serta mencerminkan dinamika politik yang kompleks di tubuh partai.

Menurut pengamat politik dari Citra Institute Efriza wacana tersebut mencerminkan dua hal sekaligus, yaitu ketidakpuasan internal dan ketegangan eksternal antara pemerintah dan Golkar.

"Isu Munaslub Partai Golkar untuk mengganti Bahlil Lahadalia menandakan adanya dua hal sekaligus yang terjadi yakni dari kondisi internal dan situasi eksternal Golkar," kata Efriza saat dihubungi, Minggu (3/8). 

Secara internal, resistensi terhadap kepemimpinan Bahlil diduga masih cukup kuat. Efriza menyebut, tidak semua kader menerima Bahlil sebagai Ketua Umum, dan kepemimpinannya belum berhasil mengakar ke seluruh struktur partai. Meski DPP Golkar membantah adanya perpecahan, namun fakta bahwa wacana Munaslub muncul ke permukaan menunjukkan ketegangan yang nyata.

"Kesan bahwa kepemimpinan Bahlil dianggap tidak kapabel oleh sejumlah pihak internal sekaligus menunjukkan bahwa resistensi terhadap kepemimpinan Bahlil disinyalir karena Bahlil belum bisa merangkul semua kader-kadernya serta basis dukungan struktural yang belum mengakar dalam kepemimpinannya," jelas Efriza.

Namun demikian, ia menegaskan, isu Munaslub bisa jadi hanyalah manuver politik dari faksi yang merasa tidak terakomodir. Jika Bahlil mampu meredam situasi dan memperkuat konsolidasi partai, ujar dia, wacana tersebut bisa saja hanya menjadi isu angin lalu.

Sementara dari sisi eksternal, dinamika yang terjadi dipengaruhi oleh hubungan yang disebut tak harmonis antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo. Bahlil yang dikenal sebagai loyalis Jokowi, dinilai tak cukup sejalan dengan kepemimpinan Prabowo. Isu seperti kebijakan gas LPG 3 kg dan tambang nikel di Raja Ampat menjadi titik sorot kinerja Bahlil yang disebut sempat menimbulkan kegaduhan publik.

"Kurang nyamannya Presiden Prabowo terhadap Bahlil yang merupakan menterinya tetapi loyalitasnya kepada mantan presiden Jokowi menjadi catatan tersendiri terhadap kinerja Bahlil yang bisa terus 'dimainkan' untuk menggoyang kepemimpinan Bahlil," ujar Efriza.

Adanya klaim tentang restu Istana untuk mendukung Munaslub pun dianggap sebagai sinyal bahwa hubungan dua tokoh besar tersebut memang tidak sedang baik-baik saja. Wacana Munaslub bahkan dinarasikan sebagai langkah menyelamatkan partai agar Golkar tetap setia pada pemerintahan yang sedang berkuasa.

Namun, Efriza menekankan, melengserkan Ketua Umum tidak semudah yang dibayangkan. Munaslub hanya bisa terjadi jika terjadi konsolidasi besar dari elite daerah yang kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap Bahlil. Saat ini, faksi-faksi internal Golkar masih cenderung bersikap hati-hati.

"Bahlil tidak akan mudah dilengserkan, selama ia masih mendapat dukungan dari elite-elite Golkar, juga pusat kekuasaan politik nasional masih belum dalam kondisi kekesalan memuncak tepatnya dari diri Presiden Prabowo," tegas Efriza. (H-4)