Ini Penilaian Prabowo terhadap Lembaga Negara: Soroti Demokrasi hingga Penegakan Hukum

Presiden Prabowo Subianto(BPMI Setpres/Kris)

PRESIDEN RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga negara atas dedikasi mereka dalam mengawal ideologi, menjaga demokrasi, dan mendukung jalannya pemerintahan. Penilaian tersebut disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8).

Apresiasi untuk MPR RI: Pengawal Pancasila dan Kedaulatan Rakyat

Presiden Prabowo menilai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) konsisten menjalankan peran strategis sebagai rumah kebangsaan dan penjaga ideologi Pancasila. Ia memuji kegiatan MPR yang aktif turun langsung ke masyarakat untuk menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan.

"Ini sangat penting karena pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 bisa menyelamatkan ekonomi kita, bisa menyelamatkan demokrasi kita,” kata Prabowo.

Kinerja DPR RI: Legislasi dan Pengawasan yang Efektif

Presiden juga mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada awal periode 2024–2029 berhasil mengesahkan 14 Rancangan Undang-Undang, menetapkan Prolegnas 2025–2029, dan mendukung efisiensi berkeadilan dalam APBN. DPR juga dinilai aktif melaksanakan fungsi pengawasan melalui 26 Panitia Kerja dan 3 Tim Pengawasan.

Peran DPD RI: Perjuangan Aspirasi Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapat sorotan positif atas lebih dari 50 keputusan kelembagaan yang diambil serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Presiden menilai, DPD telah konsisten memperjuangkan aspirasi daerah, termasuk memantau regulasi agar sejalan dengan kebijakan nasional.

BPK RI: Menjaga Akuntabilitas Keuangan Negara

Prabowo memuji Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pada tahun anggaran 2024, 97,7 persen kementerian dan lembaga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Mengawal program prioritas nasional, meningkatkan efektivitas belanja APBN, serta menyelamatkan puluhan triliun rupiah uang dan aset negara,” ujarnya.

MK dan MA: Penegakan Hukum yang Progresif

Mahkamah Konstitusi (MK) diapresiasi karena berhasil menangani ratusan perkara, termasuk sengketa hasil pemilu, secara efektif dan tepat waktu. Sementara Mahkamah Agung (MA) dipuji berkat reformasi peradilan, pengembangan sistem e-court, dan peningkatan penyelesaian sengketa perdata serta mediasi.

Komisi Yudisial: Soroti Integritas Hakim

Prabowo menyoroti Komisi Yudisial (KY) yang berperan penting dalam seleksi,  pengawasan dan menjaga integritas hakim. Sepanjang 2024 hingga Juli 2025, KY telah menyeleksi 9 calon hakim agung, 3 calon hakim adhoc, menerima 3.752 laporan masyarakat, dan mengusulkan sanksi untuk 116 hakim.

Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ombudsman RI, Komnas HAM, serta lembaga negara lainnya atas kontribusi mereka dalam memperkuat pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.

"Saya memberi apresiasi kepada lembaga-lembaga negara atas kinerja mereka dalam menjalankan roda negara,” kata Prabowo. (P-4)