Indonesia Perkuat Ekosistem Nilai Ekonomi Karbon, Targetkan Pasar Global 2030

(freepik.com)

Pemerintah tengah mempercepat implementasi kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK) sebagai instrumen penting dalam mencapai target penurunan emisi dan komitmen iklim internasional. Setelah lebih dari lima tahun proses perumusan, kini Indonesia memasuki fase baru dengan memperluas mekanisme perdagangan karbon, memperkuat pasar domestik, hingga mempersiapkan diri untuk pasar global.

Kebijakan NEK berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (PP 98/2021). Regulasi ini mengacu pada lima sektor utama yang tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yakni energi, industri, pertanian, limbah, serta kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU).

“Di dalam purpose itu kita mengenal 5 sektor Ini menjadi acuan, nilai-nilai di dalam NDC itu kuantifikasinya menjadi referensi kita untuk mengembangkan insentif atau tools yang kita sebut dengan nilai ekonomi karbon,” jelas Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (LH) Ignatius Wahyu Marjaka, Jumat (22/8). 

Selain itu, terdapat empat mekanisme utama yang diatur sejak awal, yaitu perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja (result-based payment), pungutan karbon, dan mekanisme lainnya. Indonesia dinilai berhasil memimpin dalam skema pembayaran berbasis kinerja. 

Meski pembayaran berbasis kinerja terbukti efektif, pemerintah menekankan perlunya percepatan pada mekanisme lain, khususnya perdagangan karbon. Pasar karbon domestik telah diluncurkan di Bursa Efek Indonesia (IDX) pada 2023, namun pengembangannya masih dinilai terbatas.

“Kita perlu mengembangkan tiga mekanisme lainnya. Salah satunya adalah perdagangan karbon. Saat ini kita sudah punya kebijakan harus di-align untuk memberikan keuntungan bersama secara sustainable dan bisa bergampingan untuk mendevelop suatu ekosistem perdagangan karbon di Indonesia,” paparnya.

Tahun 2025 disebut sebagai titik awal perdagangan karbon internasional di IDX, yang diproyeksikan menjadi basis bagi keterlibatan Indonesia dalam pasar global.

Pemerintah juga tengah memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon internasional. Sejumlah negara mitra, seperti Norwegia, Korea, dan Uni Eropa, telah mengajukan proposal kerja sama bilateral.

“Begitu banyak yang mempropos. Kalau kita lihat dari proposal yang ada, ternyata apa? Mereka semuanya meng-highlight apa yang kita sebut dengan climate transfer artikel 6 disagreement. Semuanya bicara itu,” ujarnya.

Sebagai langkah persiapan, Indonesia sedang membangun designated national authority (DNA) sebagai otoritas nasional yang akan mengelola mekanisme di bawah Pasal 6 Paris Agreement. Pemerintah menargetkan infrastruktur kelembagaan ini bisa rampung dalam waktu 2–3 bulan.

“Global menuju compliance market di tahun 2027, 2028, dan 2030 membutuhkan infrastruktur yang disebut dengan designated national authority. Saat ini kita sedang mengembangkan itu. Dalam waktu 2–3 bulan, apakah kita bisa menyelesaikan? Harus selesai,” tegasnya.

Hingga kini, sebagian besar perdagangan karbon Indonesia masih berbasis kehutanan (FOLU). Namun, pemerintah mulai mendorong diversifikasi ke sektor lain, terutama energi terbarukan dan teknologi rendah karbon.

Dalam upaya meningkatkan kredibilitas, Indonesia menerapkan strategi mutual recognition dengan lembaga internasional seperti VERRA dan Gold Standard. Hal ini untuk memastikan kredit karbon Indonesia dapat diakui di pasar global.

Selain itu, safeguard system untuk perdagangan karbon juga tengah dikembangkan agar sejalan dengan standar keberlanjutan internasional.

Indonesia menargetkan kesiapan penuh menghadapi pasar karbon global pada 2030, sejalan dengan kewajiban negara-negara peratifikasi Paris Agreement. Roadmap yang disusun pemerintah mencakup tahapan domestik hingga internasional. (H-1)