Himpunan Kawasan Industri Minta Perluasan Program HGBT

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana(HKI)

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan pandangan resmi terkait kebijakan pembatasan volume gas dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri. HKI memandang HGBT merupakan kebijakan strategis yang tetap diperlukan, bahkan diperluas demi menjaga daya saing industri nasional.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana menegaskan bahwa HGBT telah terbukti membantu perusahaan-perusahaan industri di dalam kawasan industri menjaga stabilitas biaya produksi, mendorong ekspansi usaha, dan mempertahankan lapangan kerja di tengah dinamika harga energi global.

"Ketersediaan energi dengan harga terjangkau adalah kunci bagi industri untuk tumbuh berkelanjutan. HGBT bukan hanya instrumen insentif saja namun merupakan fondasi untuk menarik investasi baru dan menguatkan basis manufaktur nasional," ujar Ma’ruf dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (14/8).

Di sisi lain, HKI membeberkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

1. Keberlanjutan kebijakan: HKI memandang bahwa HGBT sebaiknya tidak hanya dipertahankan, tetapi memiliki kepastian hukum Perusahaan untuk jangka panjang agar industri dapat menyusun rencana biaya produksi dan investasi dengan stabil.
2. Perluasan Penerima Manfaat: perluasan penerima manfaat skema HGBT yang perlu diperluas mencakup lebih banyak sektorindustri strategis dan kebutuhan kawasan industriyang menjadi motor penggerak ekspor, substitusiimpor, dan penciptaan lapangan kerja.
3. Prioritaskan Nasional: HKI meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan pasokan energi, khususnya gas untuk industri dalam negeri. "Dengan dukungan energi yang cukup dan kompetitif, industri nasional berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam lima tahun ke depan," bebernya.
4. Terintegrasi: HKI juga menyoroti bahwa HGBT harus terintegrasi dengan agenda hilirisasi industri nasional sehingga dampak akan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas dan memberikan multiplier effect yang signifikan.
5. Izin Impor: HKI meminta pemerintah memberikan izin kepada swasta dan kawasan industri untuk mengimpor gas yang diperuntukkan khusus bagi kawasan industri dengan mekanisme pengawasan dan tata niaga yang transparan.
6. Pakai Rupiah: Penetapan HGBT hendaknya menggunakan mata uang Rupiah untuk memperkuat nilai tukar Rupiah sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"HKI memahami bahwa pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara bijak, namun pembatasan volume yang terlalu ketat berpotensi menghambat pertumbuhan industri. Oleh karena itu, HKI siap berdialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan mekanisme yang optimal, memastikan pasokan energi efisien, dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal," pungkasnya. (E-3)