Demo di Makassar Ricuh, Pos Polantas hingga Motor Petugas di DPRD Dibakar

Sejumlah massa di Makassar, Sulawesi Selatan, turut menggelar aksi demo pada Jumat (29/8). Demo yang digelar sejak sore hari berakhir ricuh.

Massa membakar pos polisi lalu lintas di Pertigaan Jalan Ap Pettarani dengan Sultan Alauddin Makassar.

Berdasarkan keterangan warga, Ica, massa awalnya melempari pos Polantas dengan batu hingga kayu. Tak lama kemudian, massa langsung membakarnya.

“Awalnya dilempari lalu dibakar,” kata Ica kepada wartawan.

Ica mengaku, pos Polantas dibakar sekitar pukul 20.20 WITA. Api dengan cepat membesar. Beruntung, saat pos Polantas tersebut dibakar tidak ada polisi di lokasi.

Selain itu, sepeda motor diduga milik keamanan kantor DPRD di Makassar dibakar.

“Lebih dari 5 motor mi itu dibakar,” kata salah satu massa yang ditemui di lokasi.

Hingga saat ini, pihak kepolisian tidak tampak dilokasi. Sementara itu, massa aksi masih terus melakukan penutupan jalan.

Massa melempari hingga merusak pagar kantor DPRD. Bahkan, massa sudah mulai masuk ke halaman kantor DPRD Makassar

Sebelumnya, demo ini terkait pemberian tunjangan kepada anggota DPR RI hingga tindakan represif kepolisian.

Dari pantauan kumparan, adapun sejumlah titik aksi, seperti depan kampus Unibos dan UMI Makassar di Jalan Urip Sumohardjo, depan kampus UNM Jalan Ap Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar.

Ribuan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat demo dengan cara membakar ban dan menutup jalan trans Sulawesi. Akibatnya, arus lalu lintas macet total.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengimbau semua masyarakat untuk tenang untuk percaya dengan pemerintah. "Dalam situasi seperti ini saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita," kata Prabowo dalam video yang diterima, Jumat (29/8).

Pesan redaksi: Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.