Delegasi Indonesia Bawa Isu Pendanaan Iklim ke COP30 Brasil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mengonsolidasi sejumlah isu yang akan dibawa ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil pada November mendatang, termasuk mendorong realisasi janji pendanaan iklim.

Dalam rapat persiapan delegasi RI di Jakarta, Rabu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Diaz Hendropriyono, menjelaskan sejumlah isu yang akan dibahas dalam COP30 di Belem, Brasil, antara lain pengurangan emisi, pengawasan, dan evaluasi.

“Yang akan menjadi pembicaraan juga terkait climate finance. Ini memang suatu hal yang mungkin banyak janji tanpa realisasi,” kata Diaz.

Dia menyinggung janji pendanaan untuk negara berkembang dari negara maju sebesar 30 miliar dolar AS per tahun yang seharusnya ditingkatkan menjadi 100 miliar dolar AS. Namun, pendanaan jangka panjang tersebut tidak terealisasi hingga 2020.

Baru pada 2022, pendanaan dari negara maju terealisasi, meski jumlahnya tidak sesuai dengan komitmen awal.

Di saat yang sama, jelas Diaz, juga tengah didorong realisasi New Collective Quantified Goal (NCQG) yang seharusnya berlaku setelah 2025 sebesar 300 miliar dolar AS per tahun, dari usulan 1,3 triliun dolar AS pada COP29 di Baku, Azerbaijan, 2024.

Diaz menambahkan, promosi perdagangan karbon juga akan dilakukan di Paviliun Indonesia pada COP30, sebagai bagian dari upaya mendukung aksi iklim nasional. “Kita ingin di COP ini mendorong lagi yang dinamakan Baku to Belem Roadmap. Kita ingin mendorong pendanaan menjadi 1,3 triliun dolar AS dari negara maju ke negara berkembang,” jelasnya.

Selain isu pendanaan, Indonesia juga akan mendorong peninjauan dan penilaian aksi iklim kolektif lewat Global Stocktake (GST) serta membawa target pengurangan emisi nasional terbaru melalui Second Nationally Determined Contribution (NDC).

COP30 akan berlangsung di Belem, Brasil, pada 10–21 November 2025. Pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintahan, Belem Climate Summit, akan dilaksanakan lebih awal pada 6–7 November 2025.

sumber : Antara