Data Baru Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia, Ekonom Ajak Pemerintah Jujur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia (World Bank) telah merevisi garis kemiskinan dan ketimpangan global, yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari 171,8 juta menjadi 194,6 juta jiwa. Menanggapi hal ini, ekonom menilai revisi tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi pengingat agar lebih jujur melihat kenyataan dan lebih adil dalam meresponsnya.

“Perubahan garis kemiskinan global adalah ajakan untuk lebih jujur dalam melihat kenyataan dan lebih adil dalam merespons,” kata ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, dalam keterangannya kepada Republika, Rabu (11/6/2025).

Achmad menegaskan, data Bank Dunia bukan semata persoalan statistik, melainkan juga soal keadilan. Ketika standar kemiskinan berubah, yang paling terdampak adalah masyarakat yang hidup paling dekat dengan batas kemiskinan, mereka yang sehari-hari berjibaku dengan ketidakpastian.

“Maka pertanyaannya bukan hanya ‘berapa jumlah orang miskin hari ini?’, tetapi ‘apakah kita cukup jujur dan adil dalam mengukur serta menangani kemiskinan?’” ujarnya.

Ia mencontohkan seorang nelayan di pesisir Lampung yang penghasilannya cukup untuk makan, tetapi tidak untuk menabung atau mengakses layanan kesehatan layak. Dalam standar lama, ia mungkin tidak tergolong miskin ekstrem, namun hidup dalam keterbatasan dan kerentanan.

Naiknya garis kemiskinan dari Bank Dunia dinilai membawa pendekatan yang lebih realistis terhadap kebutuhan dasar manusia, seperti makanan bergizi, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak.

Menurut Achmad, banyak rumah tangga di Indonesia selama ini hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Mereka secara teknis tidak miskin, namun sangat rentan terhadap guncangan seperti kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau sakit.

“Perubahan garis ini seperti menggeser kamera agar kita bisa melihat lebih jelas bayang-bayang ketidakadilan yang sebelumnya samar. Bukan berarti dunia makin buruk, tetapi kacamata kita kini lebih jernih, dan itu awal dari kebijakan yang lebih berpihak,” ujarnya.