Dana Triliunan Konglomerat Bisa Pulang Lewat Patriot Bond

Ilustrasi(Antara)

Rencana penerbitan private placement Patriot Bond oleh Danantara Indonesia senilai Rp50 triliun menuai dukungan. Instrumen tersebut dinilai dapat menjadi jalan bagi dana konglomerat nasional yang selama ini disimpan di luar negeri untuk kembali bekerja bagi pembangunan dalam negeri.

Bloomberg pada April 2025 melaporkan, sejumlah orang kaya Indonesia telah memindahkan ratusan juta dolar AS ke luar negeri, termasuk ke aset kripto, di tengah kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal. Fenomena capital outflow ini menunjukkan bahwa sebagian besar likuiditas konglomerat belum sepenuhnya berpihak pada pembiayaan nasional.

Menurut studi McKinsey, diperkirakan sekitar US$250 miliar atau setara Rp3.250 triliun aset konglomerat Indonesia tersimpan di luar negeri, sebagian besar berupa deposito, modal, dan instrumen fixed income, terutama di Singapura. Angka itu menegaskan besarnya potensi dana yang dapat ditarik kembali untuk mendukung pembiayaan pembangunan jika diarahkan melalui skema seperti Patriot Bond.

Patriot Bond hadir bukan sebagai instrumen ritel, melainkan penawaran terbatas untuk kelompok usaha besar Indonesia. Danantara menegaskan bahwa mekanisme ini berbasis partisipasi sukarela, dengan imbal hasil kompetitif dan risiko terukur.

Tujuannya bukan sekadar menghimpun dana, tetapi juga membangun sense of ownership bahwa dunia usaha ikut bertanggung jawab atas agenda pembangunan lintas generasi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah menilai, Patriot Bond dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal.

"Instrumen investasi ini memberi jalan bagi konglomerat untuk menempatkan dana mereka secara aman sekaligus berkontribusi langsung pada pembangunan. Dengan cara ini, ketergantungan pada pinjaman asing bisa dikurangi, sementara kapasitas pembiayaan domestik meningkat," ujarnya, dikutip pada Kamis (28/8).

Piter menambahkan, Patriot Bond diarahkan untuk mendukung proyek-proyek berdampak tinggi seperti pengelolaan sampah menjadi listrik (waste-to-energy), transisi energi, dan pengembangan teknologi hijau.

"Instrumen ini menciptakan multiplier effect. Dana yang ditempatkan oleh konglomerat tidak berhenti sebagai angka di neraca, melainkan ikut menggerakkan roda perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, hingga penguatan daya saing nasional," jelasnya.

Dari sisi pasar, ruang pembiayaan juga masih sangat terbuka. Menurut data OECD (2025) dan Asian Development Bank (ADB), porsi obligasi korporasi di Indonesia baru sekitar 2,5-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan Thailand, Korea, maupun Jepang, sehingga menunjukkan adanya potensi besar untuk memperdalam pasar keuangan domestik.

Beberapa laporan menyebut Patriot Bonds sudah mengalami oversubscribe bahkan sebelum proses bookbuilding selesai. Salah satu konglomerasi besar seperti Djarum tercatat berada di daftar penawar teratas, meski detail angkanya belum dikonfirmasi. Antusiasme tersebut menjadi sinyal bahwa kalangan usaha besar melihat Patriot Bond bukan sekadar kewajiban patriotik, tetapi juga peluang investasi strategis.

Piter menegaskan, Patriot Bond juga dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial kalangan konglomerat. "Dengan tata kelola yang baik, Patriot Bond menjadi lebih dari sekadar instrumen investasi. Ia bisa menjadi simbol kepedulian sosial kalangan usaha besar, bahwa kekuatan finansial mereka bukan hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk keberlanjutan bangsa," kata dia.

Sejalan dengan itu, kalangan pengusaha juga menyuarakan dukungannya. Franky Widjaja menilai Patriot Bonds sebagai instrumen yang memperkuat kolaborasi pemerintah dan swasta. "Instrumen ini memberi kepastian investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat luas," ujarnya. (E-3)