2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat harus berbasis teknologi permanen dan penegakan hukum yang tegas. Fokus utama diarahkan pada kawasan rawan, seperti lahan gambut.
“Pembangunan teknologi permanen dalam penanggulangan karbon tidak bisa instan. Sejak kebakaran hebat 2019, kita dorong terus inovasi anak bangsa untuk menciptakan solusi jangka panjang,” ujar Hanif saat memimpin Apel Siaga Pengendalian Karhutla di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Sabtu (2/8/2025).
Ia menekankan pentingnya sistem deteksi dini, prediksi cuaca yang akurat, dan operasi modifikasi cuaca (OMC) secara konsisten. Menurutnya, keberhasilan OMC di Kalbar membuktikan efektivitas pendekatan teknologi dalam menekan karhutla.
“Beberapa hari lalu ada hampir 400 hotspot. Pagi ini, kita sambut dengan nol titik panas. Ini capaian luar biasa dan membanggakan,” katanya.
Meski demikian, Hanif mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat lengah. Ia menekankan bahwa musim kemarau masih berlangsung dan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun dilarang keras sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
“BMKG menyatakan Kalbar sedang berada di puncak musim kemarau, dari pertengahan Juli hingga akhir Agustus. Maka, tidak ada toleransi untuk pembakaran. Titik,” tegasnya.
Hanif juga mengkritisi sejumlah aturan daerah yang masih membolehkan pembukaan lahan maksimal dua hektare dengan cara membakar. Ia menilai aturan itu bertentangan dengan regulasi nasional dan meminta aparat bertindak preventif, seperti melakukan pemagaran, pemalangan, dan penandaan di kawasan rawan.
Ia menegaskan pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak bagi pemilik konsesi yang lahannya terbakar, tanpa mempertimbangkan unsur kesengajaan.
“Gambut yang sudah kering karena kanal-kanal buatan tidak bisa lagi menyerap air. Sekali kering, dia akan terus jadi bahan bakar potensial. Ini ancaman serius,” ujarnya.
Hanif juga mendorong pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
“Kami apresiasi pelaku usaha yang telah menunjukkan empati dan dukungan nyata. Ini bentuk gotong royong yang kita perlukan demi melindungi bumi Kalbar,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan menekankan pentingnya kerja bersama dalam mencegah karhutla. Ia mengingatkan bahwa dampak kebakaran tak hanya merusak ekosistem, tapi juga mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi.
“Kalau kebakaran dibiarkan, dampaknya bisa luas, dari penerbangan terganggu sampai kualitas udara menurun dan mengancam kesehatan masyarakat. Ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua,” ujar Norsan.
sumber : Antara
English (US) ·