BSKDN Kemendagri Rumuskan Standar Mutu, Jamin Rekomendasi Kebijakan Tepat Sasaran

Sekretaris BKSDN Kemendagri Noudy R.P.Tendean(Dok.HO)

SEKRETARIS Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P.Tendean menegaskan pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.

Noudy menekankan, kualitas rekomendasi kebijakan sangat menentukan efektivitas kebijakan yang akan ditetapkan. Maka dari itu, rekomendasi yang tidak berbasis data valid berisiko tidak tepat sasaran dan sulit diimplementasikan di lapangan. Kondisi demikian harus dihindari, salah satunya dengan menetapkan standar mutu yang tepat guna menjamin kualitas rekomendasi kebijakan yang lebih baik. 

“Namanya rekomendasi kebijakan kan kita harapkan akan dituangkan menjadi suatu kebijakan oleh Bapak Menteri, apakah dalam bentuk keputusan menteri, peraturan menteri, surat edaran, ataupun dokumen naskah lainnya. Karena itu, kualitasnya harus terjamin,” tegas Noudy saat membuka rapat pembahasan instrumen penilaian kualitas rekomendasi kebijakan di Aula BSKDN pada Selasa (12/8).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, BSKDN tengah mempersiapkan panduan atau pedoman baku terkait parameter kualitas rekomendasi kebijakan. Kehadiran pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat sehingga proses penjaminan mutu dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan konsisten. 

“Bapak Kaban sudah beberapa kali mendorong pelaksanaan penjaminan mutu, tapi kita belum punya tools-nya. Maka dari itu, melalui rapat ini, kami berharap masukan dan saran dari seluruh peserta terkait standar yang akan kita jadikan pedoman,” ungkapnya. 

Noudy menambahkan, penyusunan standar mutu rekomendasi kebijakan dapat mengacu pada praktik baik yang sudah dilakukan lembaga lain, seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang mereka kembangkan. Meski demikian, ia menekankan bahwa standar di BSKDN nantinya akan menyesuaikan dengan konteks tugas dan fungsi lembaga.

Dia juga menegaskan rekomendasi kebijakan yang berkualitas harus berbasis data akurat dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi. Dengan begitu, rekomendasi tersebut dapat menjadi landasan kuat dalam mengambil keputusan strategis. “Rekomendasi kebijakan juga harus memiliki basis data yang akurat sehingga nantinya bisa menjawab persoalan yang dihadapi,” pungkasnya. (M-3)