BNPT Perkuat Kolaborasi Jaga Toleransi Masyarakat Sulawesi Utara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengajak para pihak terkait untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam mempertahankan stabilitas keamanan dan menjaga sikap toleransi masyarakat Sulawesi Utara.

Saat melakukan audiensi ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, beberapa waktu lalu, ia menjelaskan bahwa dalam rentang waktu 2015 hingga 2024, Manado menjadi salah satu kota paling toleran di Indonesia, mengacu kepada penelitian SETARA Institute

"Hal ini cukup menggembirakan namun perlu terus dipelihara melalui langkah-langkah yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan agar pencegahan terhadap terorisme dapat berjalan dengan baik," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di mana pemerintah wajib melakukan pencegahan.

Agenda dan pembahasan yang sama juga dilakukan Kepala BNPT saat bertemu Kapolda Sulawesi Utara Inspektur Jenderal Polisi Roycke Harry Langie dan Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka Mayor Jenderal TNI Suhardi pada hari yang sama.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen BNPT dalam mendukung stabilitas keamanan di wilayahnya dari potensi ancaman radikalisme dan terorisme.

“Saya berterima kasih kepada teman-teman BNPT yang peduli dengan wilayah kami ini," ungkap Yulius dalam kesempatan yang sama.

Dengan terbangunnya koordinasi yang baik antara BNPT, pemerintah daerah, TNI, dan Polri, diharapkan masyarakat Sulawesi Utara semakin tangguh dalam membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap potensi penyebaran paham radikalisme serta terus menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung kelangsungan pembangunan daerah.

Sebelumnya, BNPT turut berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat berkontribusi dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase Kedua.

Dalam audiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (19/6), Kepala BNPT menegaskan pentingnya sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam upaya pencegahan terorisme.

"Strategi penanggulangan sudah cukup baik, tentunya melalui semangat kolaboratif dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan," ungkap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (21/6).

Dia menjelaskan kontribusi Pemprov bisa dilakukan melalui program kerja serta implementasi pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

sumber : Antara