BKKBN DIY Lakukan Advokasi dan KIE Pengasuhan 1.000 HPK

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.(MI/Agus Utantoro)

WAKIL Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengingatkan waktu 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah periode emas yang sangat menentukan, dalam membentuk kualitas generasi di masa depan. Untuk itu, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengasuhan 1.000 HPK yang digelar oleh Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN DIY dalam rangka percepatan penurunan stunting di DIY.

Menurut Wakil Gubernur DIY kegiatan yang digelar ini merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi, dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sejak awal kehidupan. "Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ucap Wakil Gubernur DIY yang biasa disapa dengan sebutan Sri Paduka di Kepatihan, Kamis (7/8).

Dia mengatakan kegiatan Advokasi dan KIE Pengasuhan 1.000 HPK ini merupakan salah satu program prioritas dari Kemendukbangga yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2025. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN DIY menggandeng Universitas Respati Yogyakarta untuk melakukan serangkaian kajian pembuatan policy brief, yang diseminasikan kepada sasaran pemangku kebijakan, yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi, swasta, media pada kesempatan kali ini.

HARUS DIATASI
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah mengatakan, guna dapat mewujudkan generasi emas Indonesia pada 2025, permasalahan stunting yang ada harus dapat teratasi. Salah satunya, yakni dengan memacu dan meningkatkan edukasi, konseling, dan motivasi kepada keluarga-keluarga bahwa permasalahan stunting tidak hanya melulu terkait dengan status ekonomi maupun gizi, tetapi lebih cenderung kepada bagaimana pola asuh, pola perawatan, dan tumbuh kembang anak-anak di rumah.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting dan penguatan peran keluarga dalam pembangunan sumber daya manusia, pengasuhan pada periode 1.000 HPK ini perlu didukung oleh kebijakan yang kontekstual, terarah, dan berbasis data. Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN menginisiasi penyusunan policy brief kebijakan pengasuhan 1000 HPK sebagai bahan advokasi kepada pemerintah daerah dan mitra lintas sektor.

“Diharapkan dari penyusunan policy brief yang dilakukan dapat menggambarkan situasi terkini pengasuhan di Daerah istimewa Yogyakarta sehingga dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, lembaga mitra dan masyarakat,” ujar Iqbal.

DIKOMPILASI
Hasil kajian ini, kata Iqbal akan dikompilasi dalam Bunga Rampai policy brief Implementasi Kebijakan Pengasuhan 1000 HPK di tingkat pusat, dan diseminasi akan dilakukan untuk memperkuat komitmen para pemangku kebijakan dalam mendukung pengasuhan optimal bagi anak-anak Indonesia, khususnya yang ada di DIY. 

“Maka hari ini dengan adanya kebijakan yang kuat dan berbasis bukti, program pengasuhan 1000 HPK diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan terarah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Iqbal.

Sebagai penguatan advokasi, dalam kegiatan kali ini, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN DIY mendiseminasikan 3 hasil penelitian dosen Universitas Respati Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi suatu evident based bersama, bahwa percepatan penurunan stunting bukan lagi berbasis pada katanya, tetapi benar-benar pada evident based yang sudah ditemukan khususnya di DIY.  (E-2)