Bayar Privilege, Jurnalis Harus Beri Informasi Bermanfaat bagi Masyarakat

Kelas daring Journalism Fellowship On CSR 2025.(MI/Ignas Kunda)

JURNALIS harus membayar lunas privilege yang diberikan masyarakat luas berupa akses yang tak terbatas pada sumber-sumber informasi dengan memberikan informasi yang bermanfaat untuk publik. 

"Privilege lebih, salah satunya adalah akses yang kita dapat dari masyakarat. Kita bisa setiap saat mengakses pusat informasi pada setiap saat seperti gubernur, bupati. Akses ini tidak diberikan ke profesi lain. Sebagai bayarannya harus memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Ada direktur misalnya di Sidoarjo tidak mudah ketemu bupati harus diatur dulu oleh protokol. Namun kawan-kawan bisa doorstop itu salah satu privilege. Bahkan presiden yang bisa doorstop cuma jurnalis," ungkap Jamalul Insan saat menjadi nara sumber dalam kelas daring pelatihan jurnalistik bagi 13 wartawan terpilih dari seluruh Indonesia dalam Journalism Fellowship On CSR 2025 Batch II,  Kamis (4/9).

Kelas ini merupakan hasil kolaborasi Tower Bersama Grup (TBIG) dan Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP). Jamalul dalam kelas pelatihan ini juga mengatakan jurnalisme atau seorang jurnalis harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan publik, sehingga publik mampu dan mengatur dirinya sendiri. “Setiap keluar rumah setiap jurnalis harus bertanya pada dirinya apa yang harus saya lakukan, kita harus menyediakan informasi kepada publik,” ungkap mantan anggota dewan pers periode 2019-2022 ini.

Mantan pemimpin redaksi Sindonews dan MNC News itu, melanjutkan saat ini banyak orang telah merasa sebagai reporter atau content producer. Kondisi ini membuat semua peristiwa atau kejadian langsung dilaporkan atau dimasukkan ke dalam media sosial tanpa proses pengolahan seperti dalam media jurnalistik. 

Sehingga akan berimbas bila hal tersebut ditunggangi atau dipakai oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi tidak sesui fakta atau hoaks. Munurut Jamalul, selalu ada proses dalam jurnalistik dalam menyebarkan visual yang harus tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

“Kita nggak mungkin menyebar misalnya visual  yang sadis yang memang secara kode etik juga dilarang kalau di TV (telvisi) itu ada namanya P3SPS, pedoman penyiaran yang dikeluarkan oleh KPI itu. Jelas-jelas nggak boleh ada visual anak-anak yang ikut misalnya kalau di media sosial tuh dihajar saja. Di TV nggak mungkin itu kita lakukan," ungkapnya.

TERIKAT KODE ETIK
Senada dengan Jamalul, Direktur GWPP, Nurcholis MA Basyari mantan jurnalis di Media Indonesia ini mengungkapkan masalah etik itu bukan hanya sekedar kita mampu membedakan mana yang seharusnya dan tidak seharusnya, baik dilakukan atau tidak dilakukan. "Namun alasan di balik itu, mengapa kita harus  melakukan itu. Itulah yang membedakan kita wartawan dengan bukan wartawan," ujarnya.
 
Menurut Nurcholis, secara umum wartawan baik cetak maupun elektronik terikat dengan sebelas pasal dalam kode etik jurnalistik. Sedangkan secara spesifik, untuk televisi ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan untuk media siber ada Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Pedoman ini yang membedakan wartawan dengan orang pada umumnya atau uploader media sosial.

“Itu yang membedakan dan pembeda itu akan membuat kita akan dirindukan. Kompas akan tetap mendapatkan simpati pembaca karena tetap pada sikap Kompas-nya seperti dikenal orang selama ini. Kalau Kompas meninggalkan itu jati dirinya, tinggal nunggu waktu saja. Apa bedanya dengan medsos jelas lebih simpel, “ ucapnya.

IDE MATA UANGNYA WARTAWAN
Narasumber lainnya,  Frans Surdiasis, mengungkapkan ide merupakan mata uangnya wartawan, karena bila tidak punya ide, seperti juga tidak punya sesuatu yang bisa ditukarkan. Ide sebagai garansi buat wartawan. Jurnalisme itu selalu dimulai dengan ide, generating story ideas itu aspek yang paling penting di dalam seluruh kerja kewartawanan. 

“Tadi misalnya Pak Jamal bicara tentang video story telling. Video story telling itu kan paling tidak dia punya dua aspek. Anda harus punya cerita yang jadi. Kalau tidak punya cerita tidak akan ada yang bisa dibagi dan cerita itu harus powerful," katanya.

Frans juga menambahkan pada poin kedua perlu ditekankan soal etika kewartawanan . Etik sebetulnya logical rezoning dianggap sebagai salah satu cabang filsafat. Etik adalah kemampuan berpikir  yang membawa kita pada kesimpulan apakah sesuatu itu benar untuk dilakukan? Atau salah untuk dihindari. Apakah sesuatu itu baik untuk dilakukan? dan buruk karena itu harus dihindari. 

“Jadi yang muncul di dalam kode etik. Itu sebetulnya hasil penalaran. Jadi yang selalu harus kita pahami. itu adalah bangunan berpikir dibaliknya? Mengapa wartawan mesti memperkenalkan diri ketika melakukan tugasnya atau mengapa wartawan harus menekan betul akurasi dan bangunan berpikir itulah yang kemudian dirumuskan dalam kode etik,” urai Frans

Bagi Frans, etika itu selalu punya dua aspek dimana selain kemampuan kita untuk mengenali yang baik, mengenali yang benar, tetapi pada saat yang sama kita harus memilih mana yang baik dan bukan memilih yang buruk, memilih yang benar bukan yang salah.

Jadi meskipun lingkungan di sekitar kita itu memilih yang buruk secara etik kita tetap punya kewajiban memilih yang baik. “Jadi bukan kita yang men-downgrade kualitas kita kalau bisa kita yang mengangkat orang yang sebetulnya praktiknya buruk menjadi baik. Itu sebetulnya arah kita kalau media juga ikut-ikutan menjadi buruk, maka sebagai pilar keempat penopang masyarakat politik kita, demokrasi kita ambruk. Saya kira sangat penting etik itu sebagai pondasi kerja atau wartawan,” pungkas Frans.

Para jurnalis akan mengikuti kelas sebanyak 12 kali selama September  hingga Oktober nanti. Tidak hanya sesi kelas para jurnalis juga akan melakukan praktik sesuai materi pelatihan yang sudah diberikan berdasarkan tema-tema yang nanti disiapkan narasumber. (E-2)