Baskara Putra Kritik Klarifikasi Fadli Zon soal Pemerkosaan Massal 1998

Baskara Putra dalam Spotify Wrapped Live Indonesia 2023 digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023). Foto: Giovanni/kumparan

Musisi Baskara Putra atau yang dikenal dengan moniker Hindia menanggapi klarifikasi Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait fakta pemerkosaan massal dalam peristiwa 1998.

Lewat akun X @wordfangs, Baskara Putra mengatakan, saat memberikan klarifikasi dalam 11 cuitan, Fadly Zon tidak menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan kontroversialnya.

"11 tweet dan enggak ada satu pun permintaan maaf sama sekali terhadap statement. Bantahannya ngawur dan sangat mengecilkan trauma kelompok," tulis Baskara.

Vokalis grup musik .Feast Baskara tampil menghibur di Joyland 2024, Kompleks GBK, Jakarta, Jumat (22/11/2024). Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Baskara Putra soal Klarifikasi Fadli Zon

Menurut Baskara Putra, klarifikasi Fadli Zon merupakan cerminan pejabat saat ini yang sulit mengakui kesalahan dan minta maaf.

"Pejabat di sini alergi mengakui kesalahan, minta maaf dan move on + be better. Selalu publik yang 'salah mengartikan' mereka," tulis Baskara.

Fadli menjadi perbincangan karena pernyataannya mengenai tidak ada pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998.

Setelah ramai dibicarakan, Fadli membuat keterangan yang berisi bahwa dirinya tidak menyangkal adanya kekerasan seksual.

Tapi di sisi lain, ia menyebutkan peristiwa 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif, termasuk ada atau tidaknya pemerkosaan massal.

“Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998,” kata Fadli dalam keterangannya, Senin (16/6).

“Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan,” lanjutnya.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon di Cibubur, Minggu (1/6/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Fadli mengatakan perlunya ketelitian dan kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal”, yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat.

Menurut Fadli, pernyataannya bukan untuk menyangkal keberadaan kekerasan seksual, namun untuk menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal.

“Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik,” tuturnya.

Menurut Fadli, istilah ‘massal’ juga telah menjadi pokok perdebatan di kalangan akademik dan masyarakat, sehingga sensitivitas seputar terminologi tersebut harus dikelola dengan bijak dan empatik.

“Berbagai tindak kejahatan terjadi di tengah kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun terkait ‘perkosaan massal’ perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif,” ucap Fadli.