Bappenas Sebut 61,4 Persen Target SDGs Tercapai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs). Berdasarkan laporan pencapaian SDGs 2024, sebanyak 61,4 persen atau 143 dari 233 indikator telah tercapai.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, angka ini menjadi prestasi bagi Indonesia, mengingat rata-rata dunia baru mencapai kurang dari 20 persen.

Dia mengatakan, capaian ini akan menjadi pijakan untuk memperkuat strategi ke depan. "Indonesia terus memperkuat koordinasi strategis dan pelaksanaan SDGs melalui perencanaan jangka panjang, sistem pemantauan terintegrasi, dan inovasi pembiayaan,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Sebagai langkah percepatan, Bappenas menyiapkan berbagai instrumen pelaksanaan SDGs untuk periode 2025–2030. Di antaranya Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2025–2030, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 2025–2030, laporan Voluntary National Report (VNR) 2025, laporan tahunan SDGs 2025, SDGs Action Register, serta Dashboard SDGs versi 4.0.

Selain itu, sejumlah inisiatif juga digelar untuk mendorong partisipasi publik dan pemangku kepentingan, seperti Konferensi Tahunan Pembangunan Berkelanjutan (KTPB) 2025, SDGs Action Awards 2025, SDGs Academy Indonesia, dan SDGs Entrepreneur Center.

Dalam hal ini, Bappenas berperan sebagai koordinator pelaksana SDGs yang mengorkestrasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta mobilisasi pendanaan lintas pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah.

Pihaknya juga memastikan integrasi target SDGs ke dalam RPJMN 2025–2029, serta mendorong sinergi multi pihak agar pencapaian SDGs berlangsung inklusif, terukur, dan berkelanjutan.

Tahap selanjutnya yang akan dilakukan ialah pemutakhiran regulasi resmi dalam bentuk peraturan presiden dan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, sosialisasi dan diseminasi hasil regulasi serta pedoman teknis ke pusat dan daerah, implementasi koordinasi multi pihak sesuai kelembagaan yang telah ditetapkan, hingga monitoring dan evaluasi tahunan secara berkesinambungan.

“Fokus ke depan adalah penguatan kelembagaan dan kementerian untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berperan sentral sebagai motor penggerak seluruh proses ini karena Sekretariat SDGs Nasional ada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,” kata Rachmat.

sumber : Antara