Bantuan Modal akan Bantu Operasional KMP di Kota Cirebon

Ilustrasi gerai Koperasi Merah Putih.(Antara)

Sejumlah Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Cirebon sudah mulai beroperasi. Namun operasional KMP masih terbatas akibat keterbatasan modal. 

“Kalau bicara beroperasi, secara esensi memang sudah (beroperasi),” tutur Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daiman, Jumat (5/9). 

Iing mencontohkan KMP di Kelurahan Kecapi yang sudah beroperasi dengan mengambil dan membeli beras dari Bulog Cirebon lalu mereka jual kembali. Ada pula KMP di Kelurahan Pekiringan yang mengambil konsep delivery order, yaitu sembako yang dipesan warga langsung diantarkan ke depan rumah mereka. 

“Ada juga yang memiliki potensi ternak lele dan ikan nila di Kelurahan Kalijaga. Sehingga koperasi mereka akan bergerak di bidang ini. Ada pula KMP yang kini masih bergerak untuk merekrut anggotanya,” tutur Iing. . 

Sehingga, lanjut Iing, kalau berbicara mengenai sudah beroperasi atau belum, sejumlah KMP di Kota Cirebon sudah beroperasi namun kondisinya terbatas, salah satu penyebabnya yaitu keterbatasan modal. Jika memang benar dana untuk operasional KMP sudah dicairkan, Iing yakin KMP akan merasa terbantu, terutama untuk menambah permodalan bagi KMP yang sudah beroperasi. 

Namun Iing juga mengaku belum mendengar sudah cairnya dana pinjaman untuk operasional KMP. “Kalau memang sudah, kami tentu bersyukur. Karena bisa membantu permodalan KMP,” tutur Iing. 

PERKUAT SDM 
Sejak diluncurkan Juli 2025 lalu, Kota Cirebon kini memiliki 22 KMP di 22 kelurahan  yang ada di Kota Cirebon dan seluruhnya sudah berbadan. Sambil menunggu proses pencairan untuk permodalan KMP, DKUKMPP Kota Cirebon terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM)  yang akan mengelola KMP. “Karena pengurus koperasi kan ada yang baru tapi ada juga yang lama. Kalau yang baru kan ngeblank dan untuk yang lama kami refresh kembali,” tutur Iing. 

Pembekalan yang dilakukan diantaranya bagaimana melakukan pengelolaan keuangan koperasi, bagaimana membuat proposal yang baik, dan lainnya. Pihaknya juga, lanjut Iing, meminta agar simpan pinjam tidak menjadi fokus utama pengelolaan KMP. “Karena ada KMP yang sulit mendapatkan anggotanya karena salah satunya tidak ada unit simpan pinjam. Bukan tidak boleh, tapi kalau simpan pinjam jangan dulu lah,” tutur Iing. 

Ini dikarenakan fenomena kalau pinjam cepat tapi kalau pengembalian susah, padahal dana yang dikelola oleh koperasi merupakan pinjaman. Selain itu, mereka pun masih harus meluruskan terkait usaha apa yang harus dilambil oleh KMP. Seperti diketau gerai KMP terdiri dari sembako, apotek desa, simpan pinjam, klinik desa, penyediaan cold storage atau gudang dan logistik. 

“Pemikiran kita, dan hampir sama di setiap daerah, itu merupakan opsional, disesuaikan dengan kondisi di daerah,” tutur Iing. Untuk itu, dalam beberapa hari ini akan ada narasumber dari kementerian terkait untuk menjelaskannya. (E-2)