PRESIDEN Prabowo Subianto pada 2025 memperkenalkan dua program pendidikan besar yang menjadi sorotan publik, yaitu Sekolah Garuda Unggulan dan Sekolah Rakyat. Kedua jenis sekolah ini sama-sama digagas untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun memiliki perbedaan mendasar dalam hal sasaran, tujuan, serta kementerian yang mengelolanya.
Menariknya, keduanya tidak berada langsung di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melainkan ditangani kementerian lain sesuai dengan fungsi khusus yang ditetapkan pemerintah.
Perbedaan Jenjang dan Pengelolaan
Sekolah Garuda Unggulan dikhususkan bagi siswa tingkat SMA dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Fokus utama sekolah ini adalah menyiapkan siswa berprestasi akademik yang berpotensi melanjutkan studi ke universitas terbaik, baik di dalam maupun luar negeri.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Bidang yang diutamakan mencakup sains, teknologi, engineering, serta matematika (STEM). Untuk itu, kurikulum yang diterapkan menggabungkan standar nasional dengan kurikulum internasional, misalnya model International Baccalaureate. Fasilitasnya pun dibuat modern, termasuk sistem boarding school, laboratorium STEM lengkap, ruang kelas berbasis digital, serta perpustakaan virtual.
Sementara itu, Sekolah Rakyat hadir untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA dan berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial (Kemensos). Meski demikian, penyusunan kurikulum dan penyediaan tenaga pendidik tetap melibatkan Kemendikdasmen. Sekolah ini ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem boarding school, pemerintah ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih terjaga, layak, dan kondusif bagi anak-anak dari kelompok rentan.
Tujuan dan Sasaran
Sekolah Garuda Unggulan memiliki orientasi pada pencetak generasi unggul yang siap bersaing secara global. Seleksi masuk dilakukan secara ketat dengan kuota terbatas, dan siswa yang diterima memperoleh beasiswa penuh, termasuk fasilitas asrama. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 40 sekolah Garuda pada 2029.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat hadir dengan tujuan berbeda, yaitu memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Program ini memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang masuk dalam kelompok desil ekonomi terbawah. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 200 sekolah Rakyat dalam waktu dekat, sehingga dapat menjangkau lebih banyak daerah dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi tinggi.
Meski dipandang sebagai inovasi besar, kebijakan pendirian dua jenis sekolah ini tidak luput dari kritik. Beberapa pihak menilai pemisahan antara sekolah “unggulan” dan sekolah “rakyat” berpotensi melahirkan segregasi sosial dalam dunia pendidikan.
Kekhawatiran lain muncul terkait adanya stigma bahwa Sekolah Garuda identik dengan label elit, sementara Sekolah Rakyat dicap sebagai sekolah untuk kalangan miskin. Kondisi ini dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip pendidikan inklusif yang seharusnya menjamin hak setiap warga negara tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Sekolah Garuda Unggulan dan Sekolah Rakyat sama-sama dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi dengan misi berbeda. Garuda Unggulan diarahkan untuk membentuk generasi akademik kelas dunia, sementara Sekolah Rakyat berfokus pada inklusi sosial dengan memastikan anak-anak miskin tetap mendapat kesempatan belajar yang layak. Perbedaan visi inilah yang menjadikan keduanya sebagai program strategis namun sekaligus kontroversial di mata masyarakat.