Analisis Pakar Politik Unand Soal Situasi Belakangan dan Legitimasi Pemerintahan Prabowo

PAKAR dan Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand), Andri Rusta sebut situasi belakangan jika masih terus berlangsung akan berbahaya bagi legitimasi pemerintahan Prabowo Subianto karena akan menjadi memicu sentimen publik dan pasar internasional.

Mengenai ancaman penembakan pada demonstran yang anarkis, Andri menyebut itu bertujuan untuk memberi ketakutan massa untuk tidak bertindak anarkis. Namun, menurut Andri, harusnya itu hanya menjadi solusi terakhir.

“Harusnya ini adalah pilihan terakhir kepolisian ketika situasi tidak terkendali lagi, tetapi jika kondisi terkendali kepolisian harus menghindari jatuhnya korban jiwa,” ujar Andri kepada Tempo pada Ahad, 31 Agustus 2025.

Sebelumnya, beredar video perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menembak kelompok anarkir. Kapolri Listyo Sigit memang memerintahkan bawahannya untuk menggunakan peluru karet saat ada kelompok anarkis masuk dan membakar markas dan asrama Kepolisian

“Kapan kita boleh menggunakan peluru karet dan kapan kita boleh menggunakan peluru tajam. Khusus untuk menghadapi anarkis ini, jangan ragu-ragu, apabila rekan-rekan akan menggunakan gas air mata. Tapi kalau sudah masuk markas, asrama, melakukan pembakaran, tembak pakai peluru karet,” ujar Listyo dalam video yang beredar.

“Haram hukumnya yang namanya Mako diserang, haram hukumnya. Dan kalau kemudian mereka masuk ke asrama, tembak. Rekan-rekan punya peluru karet, tembak,” kata Listyo dalam lanjutan potongan video.

Listyo  Sigit juga menyatakan ia bertanggung jawab dan siap dicopot dari jabatannya. Sebab ia mendapatkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas.

Kondisi yang mengancam bahkan dikhawatirkan darurat militer, Andri yang merupakan dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Unand, sebut kepercayaan masyarakat akan semakin menurun dan membahayakan kondisi pemerintahan. Lebih lanjut, Andri menjelaskan bahwa darurat militer tidak menjadi solusi.

“Kalau kemarahaman bisa diredam, darurat militer tidak sesuatu hal yang harusnya dilakukan sekarang,” kata Andri.

Sebelumnya, demonstrasi telah terjadi di berbagai daerah sejak Senin, 25 Agustus 2025 yang semula memprotes besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga menjadi kerusuhan dan penjarahan di berbagai lokasi di Indonesia.

Demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR dari 25 Agustus terus terjadi peningkatan skala massa aksi. Puncaknya, ketika kendaraan taktis Brigade Mobil atau Brimob dalam pembubaran massa pada Kamis, 28 Agustus 2025 melindas Affan Kurniawan, 21 tahun, seorang pengemudi ojek online di kawasan Rumah Susun Bendungan HIlir II, Jakarta Pusat. '

Kematian Affan Kurniawan menyulut kemarahan publik bahkan para pengemudi ojol seketika ramai-ramai mengepung Mako Brimob Polda Metro Jaya, di Kwitang, Jakarta Pusat sampai keesokan harinya dan meluas hingga ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Bandung, Makassar, Surabaya dan lain sebagainya. 

Eskasasi aksi semakin naik pada Jumat malam, 29 Agustus 2025 dengan bentrok antara massa dan aparat di berbagai tempat demontrasi terus memanas. Sementara polisi terus menerus menembakkan gas air mata ke arah pendemo, massa pun mulai membakar sejumlah gedung seperti gedung DPRD dan Markas Kepolisian Daerah, serta berbagai fasilitas umum seperti halte dan stasiun. 

Kabar di media sosial yang mengungkap bahwa sejumlah anggota dewan malah berada di luar negeri, termasuk anggota dewan yang menjadi sorotan besar karena perkataannya seperti Ahmad Sahroni semakin menyulut amarah massa. Pada Sabtu sore, ratusan orang tiba-tiba menggeruduk dan menjarahkediaman anggota DPR Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak berhenti disana, penjarahan juga terjadi di rumah Eko Patrio, Uya Kuya yang jadi sasaran amukan publik hingga rumah pejabat negara seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani.