Amnesti untuk Hasto Dinilai Kepedulian Prabowo Cegah Kriminalisasi Politik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat ditemui sebelum sidang pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/7/2025).(ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

KUBU Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyambut baik pemberian amnesti dari Presiden Prabowo Subianto dan DPR. Keputusan itu dinilai sebagai kepedulian negara, untuk menyegah kriminalisasi politik terjadi di Indonesia.

“Sejak setahun yang lalu, di awa kasus ini muncul, kami sudah melihat bahwa kasus ini memang sangat kental motif politik, dan Mas Hasto dan siapapun warga negara di republik ini tidak boleh menjadi korban kriminalisasi politik,” kata Koordinator Tim Penasehat Hukum Hasto, Ronny Talapessy kepada Metrotvnews.com, Jumat, 1 Agustus 2025.

Ronny belum bisa memastikan waktu pasti kebebasan Hasto, atas pemberian amnesti ini. Kubu Politikus PDIP itu saat ini memilih memberikan apresiasi kepada Kepala Negara yang dinilai bijak memberikan amnesti.

“Kami menghargai dan mengapresiasi hak prerogatif Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Mas Hasto Kristiyanto,” ucap Ronny.

Presiden Prabowo Subianto dan DPR memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan Kepala Negara tidak kelewati batasnya.

"Itu kewenangan Presiden sesuai UUD 1945," kata Setyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 31 Juli 2025.

Setyo mengatakan, Presiden berhak memberikan ampunan kepada siapapun. Termasuk Hasto, yang terjerat kasus suap pada proses PAW anggota DPR. (H-2)