Alasan Puan Minta Kemensos Verifikasi Ulang Data Penerima Bansos

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mendesak Kementerian Sosial untuk memverifikasi data bantuan sosial atau bansos secara menyeluruh usai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya pendistribusian yang salah sasaran.

Menurut Puan, verifikasi data penting untuk mencegah terjadinya penyaluran bansos salah sasaran. Ia meminta agar kementerian terkait memverifikasi ulang sebelum menyalurkan bansos ke masyarakat.

"Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak malah tidak mendapatkan program ini," kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 11 Agustus 2025.

DPR, kata dia, juga meminta kementerian koordinator yang menaungi persoalan sosial untuk turut mengkoordinasikan kementerian terkait ihwal verifikasi data ini.

Saat didapuk menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2014 lalu, dia bercerita, verifikasi data adalah hal yang menjadi prioritas setiap akan menjalankan program pemerintahan.

"Apakah kemudian data tersebut diganti, diperbaiki, atau dievaluasi dengan mengikuti program, verifikasi data selalu jadi yang ditekankan," ujar politikus PDIP tersebut.

Sebelumnya, PPATK melaporkan adanya kejanggalan dalam data penerima bansos, di mana para penerima merupakan figur dengan profesi berpenghasilan tinggi. Salah satunya adalah mereka yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Dihubungi terpisah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan instansinya masih menyelidiki temuan PPATK ihwal data janggan penerima bansos.

Penyelidikan ini, Saifullah menjelaskan, dilakukan bersama PPATK dengan melakukan verifikasi terhadap rekening-rekening, hingga penelusuran latar belakang pekerjaan dan dugaan keterlibatan aktivitas judi online calon penerima. "Sejauh ini masih kami dalami," kata Saifullah.

Dia melanjutkan, data penerima bansos bersifat fluktuatif karena dapat berubah mengikuti angka kelahiran maupun kematian yang tejradi setiap hari.

Kendati begitu, Saifullah, mengatakan instansinya akan terus melakukan pemutakhiran dan verifikasi data guna mencegah terjadinya penerima bansos yang salah sasaran.

"Kami libatkan BPS juga untuk urusan pemutakhiran dan verifikasi data ini," ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.