Akses Perhutanan Sosial Capai 8,3 Juta Hektare dengan 1,42 Juta Penerima Manfaat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar Shiddiq menyebut akses kelola perhutanan sosial kini telah mencapai 8,3 juta hektare. Ini meliputi 11.065 surat keputusan (SK) dengan penerima manfaat sebanyak 1,42 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.

Ia menyatakan capaian tersebut telah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong perhutanan sosial sebagai kebijakan strategis yang bukan sekedar membuka akses kelola hutan secara legal, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan menurunkan kemiskinan.

"Hal ini membuktikan masyarakat di sekitar hutan bukan lagi dipandang sebagai objek, melainkan subjek utama dalam pengelolaan hutan. Masyarakat bukan hanya sebagai penjaga hutan, melainkan juga pelaku ekonomi hijau yang mampu memanfaatkan potensi hutan secara lestari," kata Sulaiman pada Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) 2025 di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Ia menjelaskan, perhutanan sosial juga menjadi jalan kemandirian bangsa di mana swasembada pangan, energi, dan air didorong melalui salah satu proyek strategis nasional yaitu ketahanan pangan dan energi melalui perhutanan berbasis masyarakat.

Seluruh produk dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) mulai dari pangan, energi, ekowisata, hingga produk-produk hasil hutan bukan kayu yang bernilai tinggi dioptimalkan penjualannya, bahkan beberapa produk sudah diekspor dan dikenal di tingkat internasional. Melalui KUPS, masyarakat dapat merasakan langsung peningkatan kesejahteraan melalui produk-produk hasil hutan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 15.758 KUPS di seluruh Indonesia. KUPS yang telah menghasilkan komoditas sebanyak 2.987 atau setara 18,95 persen berupa komoditas pangan, jagung, dan padi lahan kering.

Sulaiman juga mengemukakan, langkah strategis dalam pelibatan peran para pihak untuk percepatan pengelolaan perhutanan sosial yakni melalui pengembangan Integrated Area Development (IAD) yang diharapkan dapat mengakselerasi kinerja pengelolaan perhutanan sosial pada satuan wilayah secara terintegrasi, meningkatkan skala ekonomi usaha baik lokal, regional, dan nasional.

"Tentu juga berdampak nyata pada peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, perbaikan kualitas lingkungan, serta menjamin kelestarian hutan. Saat ini, telah diinisiasi IAD pada 58 kabupaten/kota, di mana sebanyak 24-28 IAD dalam tahap implementasi, dan sebanyak 6 IAD dalam tahap penyusunan dokumen rencana, serta 24 IAD dalam tahap sosialisasi," tuturnya.

Festival Pesona tahun 2025 dilaksanakan pada 20–22 Agustus 2025 di Kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Kemenhut, Jakarta. Acara ini merupakan agenda tahunan Kemenhut sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan mengusung tema “Merawat Hutan, Mewariskan Harapan.”

sumber : ANTARA