17+8 Tuntutan Rakyat Bergema Pascademo Agustus, Publik Desak Reformasi

Demonstrasi 28 Agustus(Antara)

GELOMBANG aksi massa pada 28-30 Agustus 2025 meninggalkan catatan kelam bagi demokrasi Indonesia. Sejumlah korban berjatuhan, termasuk Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas usai dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta. 

Peristiwa itu memicu amarah publik dan kian mempertanyakan sikap aparat dalam mengawal demonstrasi. Pascademonstrasi berdarah tersebut, lahirlah seruan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang kini ramai digaungkan di media sosial. 

Rangkuman tuntutan ini disusun dari suara masyarakat, desakan organisasi sipil, hingga sikap resmi berbagai lembaga. Di antaranya melibatkan 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), pernyataan mahasiswa Universitas Indonesia, hingga petisi Reformasi Indonesia di Change.org yang telah mengumpulkan lebih dari 40 ribu tanda tangan.

Tuntutan Jangka Pendek: 17 Poin dalam 1 Minggu

Publik mendesak pemerintah segera menindaklanjuti 17 tuntutan dengan tenggat waktu hingga 5 September 2025. Beberapa poin utama di antaranya:

1. Membentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain selama demo 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
2. Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, dan mengembalikan TNI ke barak.
3. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan serta memastikan tidak ada kriminalisasi.
4. Menangkap, mengadili, dan memproses hukum secara transparan aparat maupun komandan yang melakukan kekerasan.
5. Menghentikan kekerasan kepolisian serta menegakkan SOP pengendalian massa.
6. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru.
7. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas) secara proaktif dan berkala.
8. Menyelidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
9. Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Partai politik wajib memecat atau menjatuhkan sanksi tegas kepada kader yang tidak etis.
11. Partai politik harus berkomitmen berpihak pada rakyat di tengah krisis.
12. Anggota DPR wajib terlibat dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
16. Mengambil langkah konkret mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi soal upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026)

1. Membersihkan dan melakukan reformasi besar-besaran di DPR.
2. Mereformasi partai politik dan memperkuat pengawasan eksekutif.
3. Menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Mengesahkan serta menegakkan UU Perampasan Aset Koruptor dan penguatan aturan tindak pidana korupsi.
5. Memperkuat independensi KPK serta UU Tipikor.
6. Melakukan reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
7. Mengembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian.
8. Memperkuat Komnas HAM serta lembaga pengawas independen, sekaligus meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Beberapa influencer seperti Andovi da Lopez, Jerome Polin, Jerhemy Owen, dan Erika Richardo juga turut  menyuarakan dukungan mereka melalui akun Instagram pribadi. 

Publik mengarahkan tuntutanya tersebut secara spesifik kepada para pejabat, diantaranya Presiden, DPR, Kertua Umum Parpol, Institusi kepolisian, TNI, hingga Kementerian Keuangan. (Instagram Jerome Polin/Z-2)