Sejumlah warga Pati tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9). Mereka langsung menggelar aksi di lokasi.
Rombongan warga itu berangkat dari Alun-Alun Pati pada Minggu. Kedatangan mereka adalah untuk menuntut KPK menjerat Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Pantauan kumparan di lokasi, warga Pati tersebut menyuarakan aksinya sambil membawa poster. Terlihat salah satu poster tersebut bertuliskan "Tangkap Bupati Pati Sudewo, Bupati Korup".
Selain itu, mereka juga tampak membawa poster yang menampilkan pemberitaan bahwa unsur pidana yang dilakukan oleh Sudewo tidak hilang meski telah mengembalikan uang hasil korupsi pembangunan jalur kereta api.
Salah satu orator menyatakan, mereka datang dari Pati dengan damai. Warga Pati kemudian kompak duduk berselawat sembari mengangkat poster berisi desakan agar segera menangkap Sudewo.
"Mengapa tersangka lainnya sudah ditangkap, sudah ditahan, tapi Sudewo masih bebas berkeliaran? Ada apa ini dengan KPK?" ujar salah satu orator aksi.
"Kami minta tolong Bapak-Bapak yang terhormat segera tetapkan Bupati Sudewo tersangka. Kami tidak minta lebih karena kami sangat menghormati proses hukum di negara ini," sambungnya.
Sebelumnya, salah satu Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menyatakan bahwa selain massa dari Pati, juga ada tambahan peserta unjuk rasa dari warga Pati yang berdomisili di Jakarta.
Untuk menjalankan aksi tersebut, warga Pati membawa bekal donasi yang telah terkumpul sebesar Rp 187.951.499. Donasi itu terkumpul sejak pembukaan posko di depan kantor Bupati Pati pada Rabu (20/8) lalu.
Donasi itu pun digunakan untuk keperluan menyewa sekitar 10 bus, logistik seperti makanan siap saji, bahan makanan untuk membuat dapur umum di Jakarta, dan keperluan pemberangkatan lain.
Sudewo menjadi sorotan setelah didemo oleh warga Pati beberapa waktu lalu. Warga turun ke jalan karena memprotes kebijakannya yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 250%. Selain itu, warga pun tak terima dengan pernyataan Sudewo yang terkesan menantang aksi.
Belakangan, KPK menyebut bahwa Sudewo menjadi salah satu pihak penerima suap dalam kasus jalur kereta api. Diduga penerimaan uang itu terjadi saat dia menjabat sebagai anggota DPR.