Tunjangan Rumah Rp70 Juta Per Bulan Anggota Dewan Disorot, Pramono: DPRD Gelar Rapat Hari Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jakarta menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Pasalnya, nilai tunjangan yang diberikan tidak main-main, yaitu mencapai lebih dari Rp 70 juta per bulan.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku telah berkomunikasi dengan DPRD Provinsi Jakarta mengenai adanya tunjangan perumahan. Menurut dia, DPRD Provinsi Jakarta akan melakukan rapat mengenai besaran tunjangan perumahan pada hari ini. 

"Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, saya sudah berkomunikasi dengan DPRD Jakarta dan mereka hari ini akan mengadakan rapat untuk itu," kata dia di kawasan Senen, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pramono menambahkan, kewenangan pemberian tunjangan perumahan itu sepenuhnya menjadi urusan DPRD. Karena itu, Pemprov Jakarta akan menunggu keputusan dari para wakil rakyat itu. 

"Tentunya kewenangan, keputusan ini sepenuhnya ada di DPRD Jakarta," ujar dia. 

Diketahui, mengacu Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.

Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sementara besaran tunjangan untuk anggota DPRD Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan. 

"Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," tulis Kepgub itu, dikutip Republika.

Tunjangan perumahan itu tentunya bukan menjadi satu-satunya pendapatan bagi para anggota DPRD Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 153 Tahun 2017 tentang Belanja DPRD, para pimpinan dan anggota DPRD juga mendapatkan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. Apabila ditotal, penghasilan anggota DPRD Provinsi Jakarta per bulannya bisa mencapai Rp 139 juta, atau Rp 111 juta setelah dipotong pajak.