Tony Budidjaja Ngadu ke Komisi III Ingin Hak Advokat Dilindungi di RUU KUHAP

Komisi III DPR RI RDPU dengan Solidaritas Advokat Untuk Kebenaran dan Anti Kriminalisasi membahas impunitas advokat, Rabu (16/7/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Advokat Tony Budidjaja mengadu ke Komisi III DPR RI untuk membahas kasus fitnah yang menjerat dirinya.

Ia menganggap dirinya menjadi korban kriminalisasi hukum saat menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum dalam menangani perkara sengketa aset kliennya.

"Bahwa saya dikriminalisasi dengan cara mendisinformasi atau membuat suatu perkara yang tidak ada menjadi ada. Saya dituduh atas dasar pasal 137 KUHP yaitu menuduh secara fitnah terhadap satu pihak, pihak yang dimaksud adalah debitur dari pihak klien saya," kata Tony dalam RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

Perkara ini bermula dari sengketa aset antara Vinmar Overseas, Ltd dan PT Sumi Asih Oleochemical Industry. Pada Mei 2009, lembaga arbitrase International Centre for Dispute Resolution (ICDR) memutuskan PT Sumi Asih harus membayar kewajiban kepada Vinmar.

Putusan itu kemudian dimintakan eksekusi lewat PN Jakarta Pusat pada 2016, yang diteruskan ke PN Bekasi. Namun saat juru sita datang ke pabrik PT Sumi Asih di Bekasi pada Januari 2017, eksekusi batal karena perusahaan itu disebut berbeda entitas dengan PT Sumi Asih Oleochemical Industry.

Kuasa hukum dari Tony Budidjaja, Todung Mulya Lubis (tengah), saat diwawancarai wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Kuasa hukum Vinmar, Tony Budidjaja, meyakini keduanya adalah entitas yang sama dan menuduh Direktur PT Sumi Asih, Alexius Darmadi Kartjantoputro, serta Komisaris Muljadi Budiman menghalangi eksekusi. Ia lalu melaporkan keduanya ke Bareskrim Polri pada Desember 2017, tapi laporan dihentikan karena mereka tidak berada di lokasi saat eksekusi.

Merasa nama baiknya tercemar, Alexius dan Muljadi balik melaporkan Tony pada 2021. Tony kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengaduan palsu dan fitnah. Ia dituntut 1 tahun penjara, namun divonis 2 bulan oleh PN Jakarta Selatan, dan vonis itu dikuatkan di tingkat banding.

Dalam persidangan, Tony membela diri dengan menyebut tindakannya sebagai bagian dari tugas profesi advokat yang seharusnya dilindungi hak imunitas.

"Kami mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan laporan secara resmi atas dasar pasal 216 KUHP pengabaian perintah pengadilan. Sampai di situ kami bahagia, namun cerita tiba-tiba berlanjut sampai di tahun 2023. Saya menemukan surat dari Polres Jakarta Selatan yang menempatkan saya sebagai tersangka atas dasar pasal 137 tadi," katanya.

Ia tidak ingin ada advokat lain yang menjadi korban. Ia pun berharap RUU KUHAP dapat menjadi momentum untuk memperkuat hak impunitas advokat.

"Secara khusus melalui kasus saya ini, saya berharap anggota dewan lebih bisa memahami realita penegakan hukum di Indonesia, sehingga upaya reformasi hukum yang sekarang ini diperjuangkan bisa menerbitkan atau menyelesaikan persoalan-persoalan real di lapangan," jelasnya.

Konferensi Pers Panja RUU KUHAP oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (14/7/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III Habiburokhman menegaskan impunitas advokat telah diakomodir dalam RUU KUHAP.

"Menurut kami ini sangat tepat, jadi kami adopsi. 'Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan'," kata Habiburokhman.

"Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah sikap dan pembelaan dalam menjalankan tugas dan pembelaan pendampingan hukum berdasarkan kode etik advokat," tuturnya.