Tom Lembong Jelang Divonis: Singgung Jaksa Lalai hingga The Fog of War

Menteri Perdagangan (Mendag) RI 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, usai sidang duplik terkait kasus dugaan korupsi importasi gula, yang menjeratnya sebagai terdakwa, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/7/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Sidang kasus dugaan korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong memasuki babak akhir. Pada Jumat (18/7), majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akan membacakan vonis untuk sang mantan Menteri Perdagangan.

"Sidang agenda putusan dijadwalkan di hari Jumat tanggal 18 Juli 2025," kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/7) kemarin.

Sekilas Kasus Tom Lembong

Tom Lembong telah didakwa melakukan korupsi importasi gula. Perbuatan itu disebut turut merugikan keuangan negara hingga Rp 578,1 miliar.

Jaksa menuntut Tom dengan pidana 7 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini bahwa Tom Lembong terbukti bersalah dan terlibat dalam kasus dugaan korupsi importasi gula yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 578,1 miliar.

Ilustrasi persediaan gula. Foto: Dok. Kementan

Usai dituntut 7 tahun penjara, Tom Lembong menilai bahwa isi dari surat tuntutan jaksa sama sekali mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selama ini.

Tom juga mengaku kecewa lantaran tak adanya pertimbangan jaksa terkait sikap kooperatif yang telah dia tunjukkan selama ini.

Menjelang sidang vonis, Tom berkesempatan membacakan duplik alias responsnya terhadap tanggapan jaksa atas nota pembelaannya. Dalam duplik itu, sejumlah hal disinggung.

Pengacara Sebut Jaksa Lalai

Ketua tim kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir (kanan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Selasa (26/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Dalam sidang duplik, pengacara Tom menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah lalai karena terlambat menyerahkan laporan audit BPKP terkait kerugian keuangan negara kasus importasi gula.

Menurut penasihat hukum Tom Lembong, kliennya berhak mengetahui perbuatan yang dituduhkan kepadanya hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Terdakwa berhak untuk mengetahui perbuatan apa yang dituduhkan kepadanya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, apa dasar dan atau bagaimana metode perhitungan kerugian keuangan negara, serta berapa jumlah kerugian keuangan negara yang pasti dan nyata sebagaimana yang dituduhkan kepadanya," kata penasihat hukum Tom Lembong, dalam persidangan, Senin (14/7).

Penasihat hukum Tom Lembong menyatakan, bahwa sejak dijerat tersangka hingga kini duduk di kursi pesakitan, kliennya hanya mengetahui adanya kerugian negara tanpa adanya kejelasan perbuatan yang dilakukannya hingga merugikan negara.

Laporan audit BPKP itu berhak diketahui dan mestinya diterima kliennya sejak pelimpahan berkas perkara. Hal itu wajib dilakukan oleh jaksa sebagaimana ketentuan di Pasal 72 KUHAP.

"Dengan mengetahui hak-haknya tersebut di atas, maka terdakwa berkesempatan sejak awal mempersiapkan pembelaan diri sebaik-baiknya terhadap hal-hal yang didakwakan JPU," ucap penasihat hukum Tom.

"Oleh karenanya, penyerahan LHP BPKP lebih awal dan atau dilakukan pada saat pertama kali pemeriksaan alat bukti saksi-saksi dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo adalah hal yang adil, patut dan wajar demi tujuan bersama, yaitu menemukan kebenaran materiil," jelasnya.

Ilustrasi mengajukan gugatan hukum. Foto: Salivanchuk Semen/Shutterstock

Adapun laporan audit BPKP itu baru diserahkan jaksa setelah saksi fakta rampung diperiksa dalam persidangan. Hal itu membuat kubu Tom Lembong tak bisa menggali hasil audit BPKP tersebut.

Dengan begitu, penasihat hukum Tom menegaskan bahwa jaksa telah menunjukkan kelalaiannya dalam memenuhi prinsip keadilan bagi kliennya. Bahkan, lanjut dia, keterlambatan itu hanya dalih jaksa untuk menutupi kelemahan substansi perkara. "Hal ini memperkuat dugaan bahwa perkara a quo sejatinya merupakan perkara yang dipaksakan," ucapnya.

Tetap Manusia

Menteri Perdagangan (Mendag) RI 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bersama istri jelang sidang duplik terkait kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/7/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Dalam sidang beragendakan duplik, Tom juga membacakan duplik pribadinya. Judulnya: Tetap Manusia.

Dia menyatakan bahwa akan fokus pada landasan moral yang menjadi fondasi di bawah landasan hukum. Aspek itu, lanjutnya, berbeda dengan yang ditonjolkannya di dalam pleidoinya yang berjudul 'Di Persimpangan', yakni berfokus pada data, fakta, angka, dan realita.

"Moral dan etika adalah fondasi di bawah fondasi. Institusi hukum pun berdiri di atas fondasi moral dan etika, sebagaimana kita rasakan—atau tidak rasakan—melalui suara nurani, melalui suara panggilan Tuhan Allah," tutur Tom, kemarin.

"Dalam perselisihan hukum dan yuridis, yang seyogyanya menjadi dominan adalah logika, akal sehat dan rasionalitas, berdasarkan data, fakta, dan angka," imbuhnya.

Tom menerangkan bahwa dalam sebuah penilaian, misalnya putusan, norma moral dan etika menjadi aspek penting sebagai penyeimbang dari aspek rasional.

"Tapi, dalam sebuah penilaian, seperti dalam sebuah putusan, nilai-nilai dan norma-norma moral dan etika akan memainkan peran penting untuk menyeimbangkan rasionalitas otak dengan isi hati nurani kita dan panggilan jiwa dan agama kita," ucap Tom.

The Fog of War

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berbincang dengan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, usai sidang kasus dugaan korupsi importasi gula, yang menjeratnya sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa. Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Dalam kesempatan yang sama, Tom Lembong menyebut kasusnya seperti sebuah perang. Tom menyebut bahwa perkara ini merupakan pertama kalinya menyaksikan langsung perdebatan yang terjadi di persidangan. Hal itulah yang diibaratkan Tom seperti perang.

"Perkara ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya, saya menyaksikan langsung, bahkan langsung dari kursi seorang terdakwa, pertarungan dalam persidangan antara Penuntut, Penasihat Hukum, para saksi, para ahli, terdakwa, dan pihak-pihak lain yang menjadi bagian dari perkara," kata Tom.

"Yang saya amati, pertarungan ini benar-benar seperti perang, dengan rudal dan roket tuduhan, bantahan, kesaksian, serta keterangan, pro dan kontra, yang diluncurkan ke dalam medan pertempuran," jelasnya.

Tom pun menilai suasana saling berdebat yang dilihatnya itu selama persidangan dengan menggunakan istilah 'kabut dan asap peperangan'.

"Benar-benar 'all hands on deck'—semua pihak mengerahkan semua sumber daya, demi kemenangan. Tepat banget istilah 'kabut dan asap peperangan', atau maaf dalam bahasa Inggris 'The Fog of War'," ucap dia.

Tom memaklumi masing-masing pihak baik jaksa maupun penasihat hukum berjuang sekeras-kerasnya untuk memenangi pertarungan. Ia pun mengingatkan untuk tiap pihak mengambil jeda sejenak.

Menteri Perdagangan (Mendag) RI 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menjalani sidang duplik terkait kasus dugaan korupsi importasi gula, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/7/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Namun, kita sudah mencapai suatu titik, di mana hemat saya saatnya mengambil jeda sejenak. Supaya debu, abu, kabut dan asap dari peperangan dalam persidangan, dapat mengendap. Sehingga, udara kembali jernih dan suasana dapat kembali hening," tutur Tom.

"Sehingga, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan, dapat merenungkan perkara ini dengan pikiran, hati, dan jiwa yang juga tenang dan jernih," imbuh dia.

Menurut Tom, pengambilan keputusan dalam suasana tenang dan jernih akan d...