TNI Bantah Hanya Fokus Mengembangkan Kekuatan Angkatan Darat

TENTARA Nasional Indonesia atau TNI mengembangkan struktur organisasinya pada tahun ini. Beberapa di antaranya ialah penambahan enam Komando Daerah Militer atau Kodam baru, penambahan grup Komando Pasukan Khusus, hingga pembentukan seratus batalion teritorial pembangunan.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi tak sepakat bila pemekaran organisasi ini hanya difokuskan untuk penguatan matra angkatan darat. Menurut dia, negara menaruh perhatian yang sama untuk pengembangan angkatan laut dan angkatan udara.

"Yang bisa dilakukan dengan cepat adalah pengembangan angkatan darat," katanya ditemui Tempo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Dia mengatakan orientasi kebijakan pengembangan instansi pertahanan negara itu didasarkan pada kondisi geopolitik dan geostrategis hari ini. Selain itu, ujar dia, karena keterbatasan anggaran.

Kristomei berujar saat ini anggaran yang diberikan ke TNI belum cukup untuk mengembangkan tiga matra dalam waktu yang bersamaan. Sebab, dia mengatakan alokasi anggaran untuk pertahanan negara hanya 0,7 persen dari PDB Indonesia. Dinilai masih belum ideal jika dibandingkan dengan instansi tentara di negara-negara lain.

Karena itu, dia mengatakan TNI harus menyusun skala prioritas untuk mengatur postur strategi pertahanan. "Kami mau mengarah ke penguatan TNI AL dan AU. Tapi hari ini prioritasnya (pengembangan) TNI AD," ujarnya.

Terlebih lagi, kata dia, TNI harus merespons dengan cepat potensi terjadinya perang terbuka. Penguatan TNI AD dinilai sedikit banyak bisa mengantisipasi jika suatu waktu terjadi konflik tak terduga.

"TNI AD juga bisa membantu program pembangunan dan pangan pemerintah," ucapnya.

Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa pemerintah perlahan mempersiapkan infrastruktur sebelum dilakukan penguatan organisasi untuk TNI AL dan TNI AU. Misalnya dengan membeli alat utama sistem persenjataan dengan teknologi termutakhir.

Sebelumnya, Kepala Centra Initiative Al Araf mengkritik kebijakan perluasan komando teritorial. Dia menilai pengembangan organisasi itu dilakukan lantaran tidak adanya kebijakan postur maupun strategi pertahanan yang jelas dari pemerintah.

Perluasan komando teritorial ini, kata dia, juga menunjukkan orientasi pertahanan yang masih inward looking. Padahal, menurut dia, sebagai negara kepulauan dan maritim, pembangunan outward looking harusnya menjadi prioritas.

"Yang perlu dibangun adalah kekuatan armada laut dan pangkalan udara strategis," katanya pada Ahad, 10 Agustus 2025.