Terdampak Kebijakan 50 Siswa Per Kelas, Muhammadiyah Jabar Minta KDM tak Buat Kebijakan Ugal-Ugalan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sekolah dasar dan menengah yang dikelola Muhammadiyah Jawa Barat (Jabar) terdampak akibat kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang penambahan kuota siswa per kelas menjadi 50 orang. Mereka menilai seharusnya kebijakan yang hendak dikeluarkan dikonsultasikan terlebih dahulu.

Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar Iu Rusliana mengatakan, sekolah-sekolah yang dikelola majelis pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal Muhammadiyah terdampak akibat kebijakan tersebut. Ia menyebut beberapa sekolah hingga sekolah favorit jumlah siswa yang mendaftar berkurang.

"Secara umum bisa dikatakan kami sangat terdampak kebijakan tersebut di beberapa sekolah," ujar Iu saat dihubungi, Senin (14/7/2025).

Ia mencontohkan sekolah Muhammadiyah di Sukabumi dan Depok serta Garut terdampak. Di salah satu sekolah SMK di Garut, sekolah meluluskan 206 siswa sedangkan yang mendaftar 153 orang.

Sementara itu sekolah favorit SMK Muhammadiyah 1 Cikampek meluluskan 789 orang sedangkan yang mendaftar berkurang menjadi 642 orang. Namun begitu, salah satu sekolah di Cirebon stabil. Iu menyebut keberadaan siswa-siswa tersebut sangat membantu sekolah. Sebab biaya studi para siswa berkontribusi terhadap operasional sekolah. 

"Kami berharap pemerintah kalau mau ngambil kebijakan dikaji dulu mendalam. Bukan apa-apa,  karena kami swasta berjuang dari awal dari puluhan tahun lalu dari sejak Indonesia merdeka bahkan Muhammadiyah sebelum itu," kata Iu Rusliana.

Ia meminta agar pemerintah menghargai perjuangan sekolah-sekolah swasta yang sudah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang tidak tercover oleh pemerintah sendiri. Iu memahami alasan pemerintah menambah kuota rombel untuk meningkatkan angka partisipasi kasar.

Namun, Iu mengingatkan bagaimana kualitas pembelajaran di kelas apabila jumlah siswa mencapai 50 orang. Ia pun meminta agar Gubernur Jawa Barat banyak bertanya kepada pakar pendidikan apalagi di Jawa Barat banyak kampus terkemuka yang dapat memberikan pandangan terkait itu. "Jangan ugal-ugalan mengambil kebijakan, hargai perjuangan (sekolah) swasta yang selama ini melakukan upaya proses pendidikan yang itu tidak bisa tercover oleh negara," kata dia.