Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Perikanan Susi Pudjiastuti menyoroti soal izin Keramba Jaring Apung (KJA) di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat.
Susi mengatakan akibat diterbitkannya izin KJA oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada tiga perusahaan, membuat pantai menjadi kumuh.
"Padahal izin ini bertentangan dengan tata ruang KKP sendiri," kata Susi kepada kumparan, Jumat (8/8).
Menurut Susi, berdasarkan peraturan KKP wilayah di bawah 2 mil tidak boleh ada proyek apa pun selain aktivitas wisata, konservasi, dan perikanan tangkap nelayan harian atau artisanal.
Dalam akun X miliknya, @susipudjiastuti, dia mengadukan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Susi juga mention Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, hingga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Pak Presiden @prabowo @KemensetnegRI @setkabgoid @DediMulyadi71 Mohon perhatiannya, hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luarbiasa terluka. Menghadiri rapat atas pengkavlingan izin KJA di pantai timur Pangandaran, ternyata pantai timur Pangandaran sudah diberikan izin kepada 3 perusahaan untuk membuat KJA," tulis Susi.
Menurut dia, tiga perusahaan tersebut tidak bisa dapat izin. Dia juga menagih janji Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan untuk yang kala itu ke Pangandaran untuk mengganti bagan-bagan bambu di sekitar pantai agar lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi.