Sri Mulyani: Anggaran Kemenkeu 2025 Dipangkas Rp 8,9 T

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara selama acara tentang perluasan cakupan kesehatan untuk semua selama pertemuan musim semi IMF-Grup Bank Dunia di kantor pusat Bank Dunia di Washington, Amerika Serikat. Foto: Mandel Ngan/AFP

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2025 turut mengalami pemangkasan sebesar Rp 8,9 triliun.

Sebelumnya, total anggaran Kemenkeu pada 2025, termasuk dana untuk Badan Layanan Umum (BLU), tercatat sebesar Rp 53,19 triliun. Jika tidak memasukkan dana BLU, anggaran tersebut berjumlah Rp 42,82 triliun.

Pemangkasan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

“Dari 2025 Rp 42,8 triliun, kami dipotong efisiensi Rp 8,9 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran bukanlah hal baru. Pada periode 2020 hingga 2024 sebelumnya, Kemenkeu telah berhasil menghemat dana sebesar Rp 2,82 triliun.

Untuk tahun 2025, efisiensi difokuskan pada pos belanja pegawai serta operasional kantor. Efisiensi juga dilakukan melalui pemanfaatan bersama sarana perkantoran secara lebih efisien.

"Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mendorong efisiensi lebih lanjut di tahun anggaran 2025 ini melalui prioritas anggaran pada belanja pegawai dan operasionalisasi kantor dan penggunaan sarana kantor secara sharing dan efisien, ini adalah di dalam Inpres 1 2025 efisiensi yang di kementerian keuangan kita lakukan sebesar Rp 8,9 triliun," kata Suahasil dalam kesempatan yang sama.

Suahasil menambahkan bahwa langkah efisiensi ini turut berkontribusi terhadap penghematan secara makro dalam pengelolaan APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.

"Dengan seluruh penerapan efisiensi anggaran ini, maka terjadi efisiensi secara makro dalam pengelolaan APBN. Pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja negara," tuturnya.