Sindiran Formappi untuk DPR yang Percepat Rapat karena Takut Terjebak Macet saat Demo

PENELITI senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus, mengkritik sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang buru-buru menyelesaikan rapat karena ada aksi demonstrasi di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada 25 Agustus lalu. Menurut dia, sikap itu menunjukkan bahwa anggota DPR berjarak dengan rakyat.

"Atau mengkonfirmasi keraguan publik bahwa DPR memang tak mewakili rakyat," kata dia saat dihubungi pada Senin, 25 Agustus 2025.

Dia menilai tak sepatutnya anggota dewan yang dipilih oleh rakyat justru enggan menemui masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi. Lucius mengatakan seharusnya para legislator itu menemui demonstran, alih-alih mempercepat pembahasan rapat untuk menyelamatkan diri dari efek kemacetan imbas aksi demonstrasi.

"Alasan akses pulang agar tidak terjebak aksi demonstrasi memperlihatkan anggota DPR lebih mencari kenyamanan ketimbang bekerja sekalipun risikonya menghadapi macet di jalan," ucapnya.

Terlebih lagi, kata dia, sebanyak 580 anggota DPR itu telah mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta saban bulan. Menurut dia, alasan takut terjebak macet saat ada aksi demonstrasi di gedung DPR tidak menjelaskan kegunaan tunjangan perumahan tersebut.

"Seharusnya tunjangan perumahan itu menjadi jaminan tempat tinggal anggota DPR dekat dengan Kompleks Parlemen," katanya. Namun, dia mengatakan tak sedikit anggota DPR yang tidak ingin tinggal di sekitar Senayan dan justru mencari rumah jauh dari kantor legislatif.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mempersingkat jalannya rapat dengar pendapat umum ihwal pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran pada Senin, 25 Agustus 2025. Rapat digelar bertepatan dengan aksi demonstrasi oleh elemen masyarakat di depang gedung Parlemen.

Mulanya Dave yang bertindak sebagai pimpinan rapat mempersilakan para narasumber untuk menyampaikan paparannya. Adapun Komisi I DPR mengundang MUI, KWI, dan Koordinator Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam rapat tersebut.

Setelah seluruh narasumber memaparkan pandangannya terkait materi subtansi, Dave menyarankan agar rapat segera diakhiri. "Mengingat situasi terus bergulir di luar, kami khawatirkan kalau terlalu lama nanti akhirnya sulit keluar dari Kompleks Parlemen," ujar Dave di ruang Komisi I DPR, Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025.

Dia mengatakan pendalaman dan pertanyaan para anggota komisi bisa disampaikan secara tertulis ke narasumber. Padahal dalam rapat-rapat biasanya, pendalaman dan pertanyaan disampaikan setelah para narasumber memaparkan materinya.

Rapat Komisi I DPR ini terpantau hanya berlangsung selama 30 menit. Para anggota DPR kemudian terlihat meninggalkan ruangan untuk segera pulang atau pergi ke tempat lain.