Sekjen PBB Dorong Keadilan Iklim dan Reformasi Keuangan Global

REPUBLIKA.CO.ID, PORT MORESBY -- Sebelum meninggalkan Papua Nugini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan pentingnya keadilan iklim dan menyerukan reformasi dalam sistem keuangan internasional agar negara-negara berkembang memiliki suara yang lebih kuat. Berbicara di Port Moresby, ia memuji 50 tahun demokrasi tanpa henti yang berhasil dijaga Papua Nugini di tengah tantangan besar keberagaman bahasa dan geografisnya.

Ia menekankan perlunya komunitas internasional untuk mendukung negara-negara seperti Papua Nugini. Ia mengatakan negara-negara berkembang membutuhkan bantuan yang dijanjikan untuk beradaptasi dan membangun ketahanan menghadapi perubahan iklim.

“Suara Anda akan kembali menjadi bagian penting dalam konferensi iklim tahunan PBB di Belem, Brasil,” ujarnya, seperti dikutip dari situs resmi PBB, Sabtu (6/9/2025).

Ia memperingatkan upaya membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius sedang berada dalam bahaya. Ia mendesak negara-negara untuk menyerahkan rencana dan target pemangkasan emisi terbaru (NDC) yang selaras dengan target tersebut, mencakup seluruh emisi di sektor perekonomian, serta mempercepat transisi dari bahan bakar fosil.

Guterres juga menyerukan aksi nyata terkait pendanaan iklim, termasuk meningkatkan kontribusi pada dana kerugian dan kerusakan (loss and damage). Ia mendesak negara-negara kaya untuk menepati janji mereka menggandakan pendanaan adaptasi dan menyediakan 300 miliar dolar AS setiap tahun selama dekade mendatang.

Selain itu, tambahnya, karena banyak negara berkembang sedang “tenggelam dalam utang yang tidak berkelanjutan”, diperlukan reformasi terhadap arsitektur keuangan internasional saat ini agar lebih adil dan representatif. Hal yang sama juga berlaku untuk Dewan Keamanan PBB serta lembaga-lembaga internasional lainnya.

Ia menyoroti meskipun menghadapi tantangan besar, Papua Nugini yang digolongkan sebagai negara berpendapatan menengah tidak memiliki akses pada pendanaan konsesional, yang ia anggap sebagai sebuah ketidakadilan. Guterres mendesak komunitas global agar menyeimbangkan kontribusi besar Papua Nugini dalam memerangi perubahan iklim melalui hutan dan lautnya dengan dukungan serta sumber daya yang diperlukan.