Respons Walkot Surabaya Soal Instruksi Mendagri Larang Pejabat Publik Flexing

Menanggapi instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian tentang larangan pejabat untuk "flexing" atau pamer kemewahan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa arahan tersebut sudah lama menjadi bagian dari prinsip kerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ia menekankan bahwa pejabat di Surabaya sudah terbiasa dengan gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan, baik dalam urusan dinas maupun pribadi.

“Tidak ada lagi pejabat publik di Surabaya yang flexing. Sudah dari dulu modelnya seperti ini, seperti kita-kita ini. Instruksi dari pusat untuk menggelar acara pribadi secara sederhana sudah kami sampaikan dan terapkan,” kata Eri, Minggu (7/9).

Komitmen ini tidak hanya sebatas anjuran, melainkan sudah menjadi budaya. Sejak awal menjabat, Eri telah menekankan bahwa tidak ada pejabat atau pegawai negeri yang diperbolehkan mengadakan acara pribadi secara berlebihan.

“Kalau hanya untuk teman-teman dan keluarga, silakan. Tapi jangan berlebihan,” ujar dia..

Salah satu bukti nyata komitmen Pemkot Surabaya terhadap kesederhanaan adalah kebijakan penggunaan anggaran. Eri secara tegas menyatakan bahwa dirinya dan seluruh jajaran ASN tidak pernah menggunakan anggaran daerah untuk perjalanan dinas ke luar negeri.

“Sejak saya menjabat Wali Kota pertama kali sampai hari ini, dan insyaallah sampai berakhir jabatan saya, saya tidak pernah menganggarkan perjalanan ke luar negeri untuk seluruh ASN dan Pemkot Surabaya,” ungkapnya.

Keputusan ini didasari oleh realitas di lapangan. Menurutnya, selagi masih ada warga miskin dan masalah stunting, anggaran seharusnya difokuskan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ketika masih ada masyarakat miskin, masih ada yang namanya stunting, maka saya tidak gunakan anggaran itu untuk kepentingan ke luar negeri,” tegasnya.

Meski demikian, Eri menyebut bahwa undangan resmi dari pihak luar negeri tetap diapresiasi dan disambut baik. Sebagai contoh, saat Surabaya diundang dalam program Bloomberg Mayor Challenge 2025 yang diselenggarakan oleh Bloomberg Philanthropies, karena keberhasilan kota dalam pengelolaan sampah yang mewakili Indonesia, Eri menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Dedik Irianto, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya Irvan Wahyudrajad, untuk hadir.

Keputusan ini diambil karena seluruh biaya perjalanan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara, menunjukkan bahwa perjalanan dinas luar negeri hanya dilakukan jika tidak membebani APBD.

“Keberhasilan kita menjadi yang terbaik di Indonesia dan mewakili bangsa di tingkat global, masuk dalam kategori 50 kota terbaik di dunia, adalah suatu kebanggaan. Jika nanti kita lolos ke 25 besar, kita akan diundang lagi ke New York. Semoga Surabaya bisa meraih prestasi itu,” terangnya.