Respons Aksi Demonstrasi, GP Ansor Dirikan 80 Posko Jaga Aspirasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor mendirikan 80 Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Langkah ini menjadi tindak lanjut pertemuan GP Ansor dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (1/9/2025) sekaligus respons atas dinamika demonstrasi yang belakangan dinilai tidak kondusif.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin mengatakan, posko ini dibentuk sebagai wadah pengawalan aspirasi masyarakat agar dapat tersalurkan secara sehat dan konstruktif.

“Kita meneruskan arahan Presiden saat pertemuan kemarin. Beliau sangat terbuka dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat sekaligus melakukan langkah-langkah responsif strategis," ujar Addin dalam keternagannya di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).

Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia adalah perwujudan komitmen GP Ansor untuk mengawal aspirasi masyarakat. Menurut Addin, pendirian posko juga menjadi jawaban atas sejumlah aksi demonstrasi yang belakangan berlangsung ricuh hingga berujung anarkisme dan penjarahan di beberapa titik.

Ia pun menegaskan, GP Ansor tidak akan memberi ruang bagi provokator yang memanfaatkan situasi untuk memecah belah bangsa. “Kami mendukung aspirasi masyarakat. Kami juga ikut mengawal dan menyampaikannya dengan baik. Tapi bagi provokator yang ingin menghasut, memecah belah, kami tidak akan diam. Tidak ada ruang bagi provokator,” ucapnya.

Addin mengingatkan, di tengah kesulitan yang dihadapi rakyat, terutama di bidang ekonomi, semestinya seluruh elemen bangsa bahu-membahu mencari solusi, bukan justru merusak fasilitas umum maupun aset ekonomi.

“Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak bangsa yang bisa keluar dari beragam persoalan dengan gotong royong, saling bahu membahu. Tolong sekali jangan rusak fasum, jaga aset ekonomi. Karena itu untuk kita,” katanya.

Ia juga mengimbau para elite dan pejabat publik agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan maupun narasi di ruang publik. “Jangan menunjukkan sikap nirempati, arogan, dan tidak sensitif terhadap kondisi rakyat,” jelasnya.

Koordinasi pendirian 80 posko ini dilakukan melalui Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser di bawah komando langsung Ketua Umum GP Ansor.