
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo bersama Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir, menghadiri pembukaan High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Senin (14/7).
Kehadiran Pram dalam forum internasional ini menjadi momen bersejarah bagi Jakarta. Sebab untuk pertama kalinya, Gubernur DKI Jakarta diundang secara resmi PBB untuk terlibat langsung dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan tingkat global.
HLPF 2025 berlangsung 14-23 Juli dengan tema "Advancing Sustainable, Inclusive and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda with No One Left Behind".

Forum ini menjadi panggung strategis bagi para pemimpin dunia, diplomat dan kepala pemerintahan daerah untuk membahas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan tantangan global yang tengah dihadapi.
Sebanyak 37 negara dijadwalkan menyampaikan tinjauan nasional sukarela (Voluntary National Reviews/VNRs), termasuk Indonesia.
Pramono menekankan pentingnya kolaborasi antar-kota dan negara dalam menjawab persoalan urbanisasi, krisis iklim, serta kesenjangan sosial.
"Jakarta bukan lagi hanya ibu kota administratif, tapi harus naik kelas sebagai kota global, sehingga penting bagi kami untuk aktif dalam diplomasi global," ujar Pramono dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (15/7).

Ia menambahkan, Jakarta tengah menjalankan sejumlah inisiatif penting, termasuk transisi energi bersih, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas.
Keikutsertaan Jakarta di markas besar PBB, kata Pramono, sejalan dengan inisiatif Jakarta sebagai ASEAN Hub yang mendorong posisi Jakarta sebagai pusat kerja sama dan inovasi kawasan ASEAN. Upaya ini menegaskan peran diplomasi Jakarta menuju kota global yang tangguh dan adaptif.

Sementara kehadiran Arrmanatha Nasir, menurut Pram, menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap keikutsertaan kepala daerah dalam forum seperti HLPF.
Ini menjadi bukti konkret diplomasi Indonesia tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh entitas sub-nasional.
Partisipasi Gubernur Jakarta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang serius dalam mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang bagi kota lain di Indonesia untuk lebih aktif dalam jaringan kota dunia seperti C40, UCLG, dan ICLEI.