Pradi Gerindra Tekankan Kolaborasi dan Elaborasi Eksekutif-Legislatif di Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra Pradi Supriatna menegaskan pentingnya kolaborasi dan elaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam mengelola pemerintahan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Jawa Barat tidak bisa dilepaskan dari kerja sama yang erat antara gubernur sebagai kepala daerah dengan DPRD sebagai representasi rakyat.

“Pemerintahan daerah itu tidak hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Jadi, kolaborasi keduanya menjadi kunci utama dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju,” ujar Pradi kepada Republika.co.id, Ahad (7/9/2025).

Pradi mengatakan, kolaborasi tidak cukup hanya sebatas bekerja sama. Ia menilai perlu adanya elaborasi, yakni pengembangan dan pendalaman gagasan atau kebijakan yang dihasilkan bersama antara eksekutif dan legislatif. 

“Kolaborasi harus dibarengi dengan elaborasi, sehingga setiap kebijakan yang lahir benar-benar matang dan menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Pradi.

Ia menekankan, kebijakan pembangunan di Jawa Barat harus dirancang secara komprehensif, tidak hanya terfokus pada daerah-daerah tertentu. Pradi mengingatkan Jawa Barat bukan sekadar Bandung atau Subang yang kerap menjadi sorotan publik, tetapi juga mencakup wilayah dengan tantangan berbeda, khususnya kawasan barat seperti Depok dan Bekasi.

“Jawa Barat ini luas dan beragam. Kita tidak bisa hanya bicara Bandung atau Subang saja. Daerah seperti Depok dan Bekasi memiliki dinamika yang berbeda, baik dari segi kepadatan penduduk, urbanisasi, maupun kebutuhan infrastruktur. Itu semua harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi,” katanya.

Pradi menyebutkan, Depok dan Bekasi sebagai wilayah penyangga ibu kota negara memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Namun, kompleksitas persoalan di kedua daerah tersebut membutuhkan kebijakan yang lebih responsif, terutama dalam penataan ruang, transportasi, hingga layanan publik dasar.

Selain itu, ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Jabar mampu menghadirkan pemerataan pembangunan. “Kita ingin masyarakat di seluruh daerah Jawa Barat merasakan manfaat yang sama dari setiap kebijakan pemerintah. Jangan sampai ada kesenjangan yang terlalu lebar antara pusat dan pinggiran,” ujarnya.

Menurut Pradi, DPRD Jabar siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah. Ia memastikan, fungsi pengawasan dan legislasi yang dijalankan DPRD akan diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“Kami di DPRD siap berelaborasi, memberikan masukan, sekaligus mengawal agar program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan rakyat. Kolaborasi yang baik akan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ucapnya.

Pradi  mengingatkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat terwujudnya visi Jawa Barat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi. “Kuncinya adalah komunikasi yang intensif, keterbukaan, dan semangat bersama untuk membangun Jabar lebih baik,” kata dia.