Prabowo Beri Bintang Mahaputera untuk Teddy Indra Wijaya dan Haji Isam, Apa Jasanya?

PEMBERIAN tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam dan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya oleh Presiden Prabowo Subianto menarik sorotan publik. Penyematan tanda jasa diberikan langsung oleh Kepala Negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.

Acara tersebut menjadi bagian dari penganugerahan tanda kehormatan negara kepada 141 tokoh yang dianggap berjasa di bidang masing-masing.

“Beliau berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Beliau membangun kiprah bisnis terutama di bidang pertambangan, batu bara, transportasi dan infrastruktur yang membuka banyak lapangan pekerjaan,” kata protokoler Istana Kepresidenan saat Prabowo hendak menyematkan tanda jasa kepada Haji Isam, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, 25 Agustus 2025.

Isam dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo. Jokowi meresmikan dua proyek besar miliknya, yakni pabrik gula di Bombana, Sulawesi Tenggara, dan pabrik biodiesel di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ia juga pernah menjadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019.

Penunjukan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet menimbulkan kontroversi. Jabatan itu secara regulasi merupakan pos sipil, sementara Teddy masih berstatus prajurit aktif. Pemerintah kemudian mengubah struktur organisasi, menempatkan Seskab di bawah Sekretariat Militer Presiden.

Selain jabatan, kenaikan pangkat Teddy juga menuai kritik. Dari mayor ia meloncat langsung menjadi letnan kolonel tanpa melewati pendidikan Sesko AD. Keputusan ini dikeluarkan melalui surat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 25 Februari 2025.

Organisasi Imparsial menilai kenaikan itu sarat muatan politik. "Imparsial memandang kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol sangatlah politis dan tidak didasarkan pada prestasi maupun merit sistem," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie juga mempertanyakan dasar hukum percepatan tersebut. "Apakah saya yang tidak update UU ini? Bahwa seseorang bisa naik pangkat dan diberi pangkat apa pun dengan cara terserah penguasa?," ujarnya kepada Tempo.