Politikus Gerindra: Rencana Pindah Ibu Kota ke IKN Perlu Segera Dievaluasi

ANGGOTA Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur transportasi secara menyeluruh. Sehingga mobilitas menuju pusat pemerintahan baru dapat terjamin.

“Pemerintah perlu segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” kata dia pada Ahad, 10 Oktober 2025, dikutip dari keterangan tertulis.

Menurut anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat itu, akses transportasi menjadi kunci agar mobilitas menuju pusat pemerintahan baru berjalan efektif tanpa membebani masyarakat. Bambang mengkalkulasikan, jika ada 2 juta orang ke IKN, dan harga tiket pesawat Rp, 1,5 juta, maka dibutuhkan biaya transportasi Rp 6 triliun untuk pulang pergi ke IKN.

Angka itu belum termasuk akomodasi Rp 2 triliun per hari.  Totalnya bakal menjadi Rp 8 triliun per hari atau Rp 2.920 triliun per tahun.

Bambang  menilai, kalau IKN resmi menjadi pusat pemerintahan, sebagian besar pihak berkepentingan termasuk perusahaan besar, Badan Usaha Milik Negara, dan DPR akan sangat bergantung pada transportasi udara dan laut. 

Bambang membandingkan Jakarta dengan IKN. Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki beragam moda transportasi, mulai dari berjalan kaki, sepeda, motor, mobil, hingga kereta api. 

Alumnus Institut Teknologi Bandung ini juga menyoroti keterbatasan kapasitas transportasi udara. Indonesia memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang dengan total daya angkut 360 ribu penumpang per hari, jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang. Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari. 

Adapun bandara IKN hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari.  “Akan ditampung di mana (para penumpang) dan menggunakan transportasi apa? Hal ini harus dikaji mendalam,” katanya.

Pembangunan IKN gencar dilakukan periode kedua mantan presiden Joko Widodo. Jokowi bahkan menggelar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan IKN. Namun pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN perlu disahkan oleh Surat Keputusan Presiden. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto belum kunjung meneken Keppres pemindahan ibu kota. Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN.

"Sarana dan prasarana, syarat yang kami merasa harus ada sebelum memutuskan atau presiden menandatangani keppres pemindahan ibu kota," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.

Prasetyo mengatakan pemerintah memperkirakan sarana dan prasarana IKN bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Otorita IKN sedang membangun infrastruktur untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.