Plafon KUR Tahun 2026 Tembus Rp 430 Triliun

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Aditia Noviansyah

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan total plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2026 akan mencapai Rp 430 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 130 triliun akan dialokasikan khusus untuk sektor perumahan.

“Mungkin teman-teman bisa katakan begitu. Jadi kalau teman-teman mau sebut alokasi KUR kita kurang lebih di angka itu Rp 430 triliun,” kata Maman kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (11/7).

Maman menegaskan alokasi KUR perumahan tidak mengurangi plafon KUR yang sudah ada untuk sektor UMKM. Tahun ini, plafon KUR ditetapkan sama sebesar Rp 300 triliun dan dialokasikan sepenuhnya untuk sektor non-perumahan.

“Terkait kebijakan pengalokasian dana KUR untuk perumahan, itu sama sekali tidak mengambil plafon KUR yang sudah ada di Rp 300 triliun yang hari ini diperuntukkan untuk UMKM di luar sektor perumahan. Jadi kami dari komite pembiayaan menambahkan alokasi plafon KUR di luar yang Rp 300 triliun,” ujarnya.

KUR bidang perumahan ini merupakan inisiatif baru yang mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan penyalurannya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menggelar konferensi pers Koplo Keliling di kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (11/7/2025). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan

Aturan baru mengenai skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan akan rampung sebentar lagi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan aturan akan rampung bulan ini.

Sebelumnya, per 16 Juni 2025 lalu, Kementerian UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR sudah mencapai Rp 118,8 triliun atau 39,6 persen dari total target Rp 300 triliun untuk tahun 2025. Dana tersebut telah disalurkan kepada sekitar 2 juta pelaku UMKM, dengan 59,9 persen di antaranya terserap ke sektor produksi.

“Alhamdulillah per Juni ini sudah tersalurkan Rp 118 triliun kepada 2 juta UMKM dan sudah 59,9 persen digunakan untuk sektor produksi,” kata Riza tutur Riza usai gelaran diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (21/6).