Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) akan memulai mengirimkan nota PHK kepada mereka yang terkena efisiensi. PHK adalah bagian dari kebijakan Presiden Donald Trump merombak korps diplomatik AS itu.
“Dalam waktu dekat, Kementerian akan berkomunikasi dengan individu-individu yang terdampak pengurangan tenaga kerja," ujar Wakil Menteri Urusan Manajemen dan Sumber Daya, Michael Rigas, dalam surel kepada para pegawai, seperti dikutip dari Reuters.
"Setelah pemberitahuan diberikan, Kementerian akan memasuki tahap akhir reorganisasi dan memfokuskan perhatiannya pada diplomasi yang berorientasi pada hasil," ujar Rigas.
Semenjak memerintah pada awal 2025, Trump berupaya merombak Kemlu supaya sejalan dengan kebijakan ‘America First’ yang dicanangkannya.
Kemungkinan besar akan ada ribuan orang terdampak PHK massal tersebut. Mereka yang terimbas termasuk anggota Kemlu urusan advokasi kebijakan AS di negara seperti China hingga Rusia.
Sampai saat ini belum ada pejabat Kemlu AS memberikan keterangan resmi terkait notifikasi PHK tersebut. Masih juga samar bagaimana bentuk organisasi Kemlu AS yang baru.
Adapun baik Rigas maupun pejabat lain belum memberikan detail spesifik perihal jumlah detail pegawai Kemlu AS yang akan menerima PHK.
Namun, lewat dokumen rencana yang dikirim ke Kongres pada Mei 2025 lalu, kemungkinan besar jumlah pegawai Kemlu AS yang akan dipakai nyaris 1.900 orang.
Saat ini terdapat 18 ribu orang yang bekerja di Kemlu AS. Selain PHK, sekitar 1.500 pegawai Kemlu AS diperkirakan akan mengundurkan diri.
Rencana PHK massal di Kemlu AS menuai kritik tajam. Pekan lalu kritik terlontar dari 130 pensiunan diplomat dan pejabat senior AS.
Mereka mempertanyakan PHK massal yang menargetkan pejabat Kemlu AS yang memiliki kemampuan bahasa asing, pengetahuan kawasan sampai pengalaman bertahun-tahun.
Merespons kritik tersebut seorang perwakilan pejabat urusan luar negeri menegaskan, PHK massal akan berdasarkan tumpang tindih tanggung jawab atau fungsi-fungsi biro yang tak relevan.
"Fokusnya adalah pada bagian organisasi terlebih dahulu. Fungsi Kementerian Luar Negeri yang lebih efisien, cakap, cepat, dan efektif," ujar pejabat Kemlu AS yang identitasnya dirahasiakan.