
PENGUSAHA konservatif Thailand, Anutin Charnvirakul, dipastikan menjadi perdana menteri baru setelah memperoleh dukungan mayoritas dalam pemungutan suara parlemen pada Jumat (5/9). Kemenangan itu menandai berakhirnya dominasi politik dinasti Thaksin Shinawatra yang selama lebih dari dua dekade menjadi kekuatan utama di negeri tersebut.
Hasil resmi menunjukkan Anutin meraih 311 suara dari 492 anggota parlemen di Majelis Rendah, jauh melampaui perolehan kandidat Partai Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri yang hanya mendapatkan 152 suara.
“Parlemen menyetujui Anutin Charnvirakul menjadi perdana menteri,” kata Wakil Ketua DPR Chalad Khamchuang saat membacakan hasil sidang.
Meski demikian, pengangkatan Anutin masih menunggu pengesahan resmi dari Raja Thailand.
Anutin, yang memimpin Partai Bhumjaithai, sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, serta menteri kesehatan.
Namanya populer karena keberhasilan mewujudkan legalisasi ganja pada 2022. Di tengah pandemi covid-19, ia juga sempat menjadi sorotan usai melontarkan pernyataan kontroversial yang menuding warga Barat menyebarkan virus sebelum akhirnya meminta maaf.
Dalam pemungutan suara kali ini, ia berhasil menghimpun dukungan penting dari Partai Rakyat yang memiliki 143 kursi. Namun, dukungan tersebut diberikan dengan syarat parlemen dibubarkan dalam waktu empat bulan untuk membuka jalan bagi pemilu baru.
Sementara itu, posisi politik dinasti Shinawatra kian terpuruk. Sepekan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan memberhentikan anaknya, Paetongtarn Shinawatra, dari jabatan perdana menteri karena pelanggaran etika hanya setahun setelah menjabat.
Partai Pheu Thai saat ini masih memimpin pemerintahan dalam kapasitas sebagai caretaker hingga pengesahan Anutin.
Di sisi lain, Thaksin Shinawatra meninggalkan Thailand menuju Dubai beberapa jam sebelum pemungutan suara parlemen. Ia menyebut perjalanannya untuk menemui sahabat sekaligus menjalani perawatan medis.
Thaksin berjanji akan kembali ke Thailand sebelum 9 September untuk menghadiri sidang Mahkamah Agung terkait masa penahanannya di rumah sakit setelah kembali dari pengasingan pada 2023. Putusan pengadilan tersebut dinilai krusial karena berpotensi memengaruhi status pembebasan awal yang didapatkannya tahun lalu.
Meski masa jabatannya mungkin singkat akibat desakan pemilu baru, sejumlah pengamat menilai kepemimpinan Anutin akan membawa arah politik Thailand ke jalur yang lebih konservatif.
“Gerakan pemuda pro-demokrasi bisa menghadapi risiko besar,” kata Titipol Phakdeewanich, akademisi dari Universitas Ubon Ratchathani.(H-2)