Pakar UI Kritisi Rencana Bawa Warga Gaza ke Indonesia

Aksi bela Palestina di Banda Aceh.(ANTARA)

Rencana pemerintah Indonesia untuk membantu pengobatan sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang dengan memindahkan mereka ke Pulau Galang, Kepulauan Riau, menuai kritik dari kalangan akademisi. Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Prof Suzie Sudarman menilai langkah tersebut melanggar hukum internasional.

"Ini melawan hukum internasional dengan membawa warga Gaza ke Indonesia," kata Prof Suzie dihubungi Media Indonesia, Kamis (7/8).

Dia menambahkan bahwa belum ada kesepakatan atau persetujuan dari organisasi internasional yang berwenang seperti PBB terkait usulan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia siap memberikan perawatan medis bagi korban perang dari Gaza, sekaligus menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Namun menurut Prof Suzie, langkah tersebut juga berisiko tinggi bagi Indonesia.

"Kita mengambil risiko karena mungkin ada kesepakatan tersembunyi dengan negara-negara yang berkepentingan agar warganya tidak menjadi korban," sebutnya.

Dia juga mempertanyakan legalitas dan dasar dari pengiriman pasukan perdamaian jika belum ada keputusan yang jelas dari PBB. 

"Absurd karena belum ada kesimpulan PBB. Andaikata itu keputusan negara-negara yang berkepentingan dan negara adidaya, ini amat disayangkan sekali," tegas Ketua Pusat Studi Amerika UI itu.

Lebih jauh, Prof Suzie menyuarakan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah yang dinilainya lebih mengutamakan kepentingan luar negeri dibanding kesejahteraan rakyat dalam negeri.

"Saya sedih begitu menghambanya negeri ini pada kepentingan negara lain. Padahal rakyat kita sendiri tidak disejahterakan, malah teraniaya dan dikenai macam-macam pajak yang tidak lazim, sementara negara sedang menyaksikan PHK besar-besaran," ucapnya.

Dia mengingatkan agar suara masyarakat turut didengar dan agar keselamatan personel TNI yang mungkin dikirim ke wilayah konflik tetap menjadi prioritas. 

"Andaikata Indonesia ingin menghindarkan pergolakan, sebaiknya suara rakyat didengar juga, serta keselamatan TNI kita terjaga," pungkasnya. (H-1)