Pakar Politik Unand: Jika Gibran Muncul Sekarang, Bisa Memunculkan Polarisasi Politik Baru

PENGAMAT Politik Universitas Andalas (Unand), Andri Rusta, mengatakan ketidakmunculan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi yang terjadi sebagai hal normal karena perannya membantu Presiden dalam fungsi dan tugas yang diberikan.

“Gibran posisinya membantu presiden, ada pembagian fungsi dan tugas yang diberikan,”ujar Andri kepada Tempo, Ahad, 31 Agustus 2025.

Andri memberi contoh peran Wakil Presiden seperti komunikasi internal atau konsolidasi dilingkaran dalam pemerintahan. Atas peran tersebut, Andri mengungkap situasi belakangan lebih baik ditanggapi oleh Presiden secara langsung. Disatu sisi, ujar Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Unand tersebut, banyak orang menilai pola komunikasi Gibran terbatas dan kritik di masa pemerintahan sekarang cukup banyak pada Wakil Presiden.

“Jika Gibran muncul saat sekarang, akan memunculkan polarisasi politik baru dari masyarakat” ungkap Andri.

Dari analisa situasi dan kondisi saat ini, ujar Andri, ketidakmunculan Gibran memberi tanggapan sebagai langkah yang tepat agar penyelesaian kasus dan masalah langsung dari Presiden.

Sejak demonstrasi berlangsung dari 25 Agustus 2025, Gibran baru muncul ke publik pada Jumat, 29 Agustus 2025 saat menjenguk beberapa warga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan RS Pelni, Jakarta yang menjadi korban luka-luka akibat dampak bentrok massa aksi dan polisi.

Dilansir dari Antara, Sabtu 30 Agustus 2025, Di RS Pelni, Wapres Gibran menjenguk Moh. Umar Amirudin, pengendara ojek online (ojol) yang sempat dikabarkan meninggal dunia, tetapi kemudian diketahui masih hidup, dalam keadaan sadar, dan menjalani perawatan di RS Pelni.

Setelahnya, pada Ahad siang, 31 Agustus 2025, Gibran memanggil perwakilan pengemudi ojek online ke Istana Wakil Presiden, Jakarta untuk membahas kelanjutan kasus Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil Brimob saat aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025.

"Kami menekankan kepada wakil presiden agar kasus Affan bisa diproses secara transparan," kata salah seorang pengemudi ojek online, Rio saat dihubungi pada Ahad, 31 Agustus 2025.

Rio dan perwakilan pengemudi ojol tak sepakat dengan keputusan kepolisian yang menetapkan tujuh polisi pelindasan Affan ditempatkan khusus selama 20 hari. Para perwakilan ojol meminta agar seluruh pelaku dihukum seberat-beratnya dengan proses yang transparan.

Para pengemudi ojek online, ujar Rio, telah menyepakati permintaan pemerintah untuk tidak berunjuk rasa kembali. "Sejak semalam komunitas ojek online sudah menyatakan tarik mundur, tidak demo lagi," katanya.

Agenda pertemuan Gibran dengan perwakilan pengemudi ojol nyaris batal dihelat sebab RI 2 dijadwalkan mengikuti sidang kabinet paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri pada Ahad siang. Rio bercerita informasi pembatalan pertemuan itu disampaikan ketika sejumlah perwakilan pengemudi ojek online telah tiba di kantor Gibran.

"Lalu diajak makan siang dengan stafnya, kemudian dikasih uang pengganti transportasi," ujarnya.

Namun, kurang lebih 30 menit setelah memulai makan siang, ujar Rio, Gibran akhirnya menemui para pengemudi ojek online tersebut dan pertemuan dengan wakil presiden berlangsung selama satu jam. Rio mengungkapkan Gibran berjanji akan mengusut kasus kematian Affan Kurniawan hingga tuntas dan para pelaku pelindasan dihukum setimpal.

Pada Ahad siang di penghujung Agustus ini, Gibran semula juga dijadwalkan menemui sejumlah pimpinan organisasi kepemudaan membatalkan agenda pertemuan untuk mengikuti rapat sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta di waktu bersamaan. Ketua Umum Pemuda Hindu Yoga Saputra mengatakan pembatalan pertemuan itu lantaran wakil presiden harus mengikuti rapat kabinet paripurna.

"Pembatalan pertemuan diinformasikan oleh staf atau protokol wakil presiden," katanya saat dihubungi pada Ahad, 31 Agustus 2025.