Ono Surono Setuju Pelibatan TNI/Polri di MPLS, Minta DPRD Jabar Ikut Awasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menekankan perlunya pengawasan terhadap kebijakan pelibatan TNI/Polri dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 2025/2026. Ia mengaku sepakat akan pelibatan TNI/Polri tersebut.

Meskipun mengaku kebijakan tersebut tidak diinformasikan apalagi dikoordinasikan dengan legislatif, Ono meminta Komisi V DPRD Jawa Barat memantau langsung penyelenggaraan MPLS tahun ajaran 2025-2026 yang akan dilaksanakan mulai Senin (14/7/2025).

"Memang DPRD Jabar dan juga Komisi V pun tidak diinformasikan, tetapi saya setuju terkait dengan program tersebut," katanya di Bandung, Sabtu (12/7/2025).

Pemantauan MPLS tersebut, kata Ono, harus dilakukan Komisi V guna memastikan aturan yang dibuat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berjalan baik dan harus menghadirkan yang ramah anak.

"Jangan sampai ada perpeloncoan atau kekerasan verbal atau psikis," ujarnya.

Ono mengatakan dirinya menyambut baik program TNI/Polri yang masuk sekolah, dengan harapan turut menghapus atau memutus program siswa masuk barak militer yang disebutnya banyak menabrak aturan dan memakan biaya cukup tinggi. Di sisi lain, lanjut dia, TNI/Polri masuk sekolah ini sesuai dengan pergub yang mengatur penyelenggaraan sekolah khusus, di mana bukan hanya guru formal yang bisa dihadirkan, tapi juga guru nonformal.

"Program siswa masuk barak militer itu kan banyak menabrak aturan dan makan biaya. Sementara yang ini sesuai pergub. Jadi bisa dari dokter, psikolog, aparat penegak hukum TNI/Polri bahkan jaksa untuk memberikan materi bela negara atau wawasan kebangsaan dan juga kedisiplinan," tutur dia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, MPLS untuk murid tingkat SMA dan sederajat akan melibatkan TNI-Polri guna memberikan motivasi, inspirasi, serta pendampingan kepada para murid.

"Harapannya, MPLS tidak hanya menjadi masa orientasi, tapi juga magic moment yang menumbuhkan tekad kuat untuk menjadi generasi Panca Waluya," kata Herman beberapa waktu lalu.

Dia menyebutkan akan ada 2-3 personel TNI-Polri di setiap sekolah selama lima hari pelaksanaan MPLS dengan jam masuk mulai menggunakan aturan pukul 06.30 WIB.

sumber : Antara